Panas! Debat Sengit di Lantai 9: Skor 'Sangat Tinggi' Dishub Klaten Terkoreksi, Apa Kabar Kematangan Organisasi?

Suasana Ruang Rapat Lantai 9, Gedung A Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (3/12/2025) mendadak "hangat". Bukan karena pendingin ruangan yang mati, melainkan karena adu argumen yang cukup alot dalam agenda Validasi Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kabupaten Klaten. Tim penilai dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Tengah "menguliti" satu per satu indikator kinerja yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Agenda ini merupakan tindak lanjut dari amanat Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Tak tanggung-tanggung, Klaten mengirimkan "pasukan khusus" yang terdiri dari Bagian Organisasi, Inspektorat, Bapperida, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampel yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Bapperida, dan Kecamatan Klaten Utara.

Drama Angka: Ketika "Sangat Tinggi" Diuji Nyali

Sorotan utama tertuju pada sesi validasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Kepala Dinas Perhubungan, Supriyono, S.Sos., didampingi JFT Pranata Komputer Ahli Muda, tampak sibuk mempertahankan argumen di hadapan tim penilai provinsi.

Hasilnya cukup mengejutkan. Terjadi perbedaan persepsi yang tajam antara tim penilai internal Kabupaten Klaten dengan tim Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah. Ketidakcocokan indikator pada variabel penjaminan mutu, pendidikan dan pelatihan (diklat), serta inovasi menjadi "batu sandungan" utama.

"Ada koreksi nilai yang tidak bisa kami tawar. Skor Dishub yang semula gagah di angka 52, harus rela turun menjadi 49. Meski demikian, kami bersyukur predikatnya masih bertahan di level Sangat Tinggi," ungkap Supriyono usai acara.

Penurunan ini bukan tanpa alasan. Analis Kebijakan Muda Biro Organisasi Setda Provinsi Jateng, Suparmanto Dwi Adi, S.Sos, M.Si., menegaskan bahwa validasi tahun 2025 ini menerapkan standar ganda yang unik.

"OPD atau Kecamatan yang sudah berada di level 5 (paripurna) memang mendapatkan treatment pengurangan yang sama ketatnya jika bukti dukung kurang relevan. Uniknya, OPD yang masih di level 4, 3, atau 2 justru 'selamat' dan tidak mendapatkan pengurangan nilai. Ini adalah strategi shock therapy agar yang sudah di atas tidak terlena," jelas Suparmanto.

Bukan Sekadar Angka, Ini Soal Kualitas Pelayanan

Meski sempat terjadi ketegangan saat pencocokan data, suasana rapat yang juga dihadiri Camat Klaten Utara dan perwakilan Bapperida ini tetap berakhir kondusif. Koreksi ini justru menjadi pecutan semangat bagi jajaran Pemkab Klaten.

Rina Nugroho Wahyuning Dewi, A.P., M.H, selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Klaten, yang turut memantau jalannya kegiatan, menambahkan bahwa hasil ini adalah bahan bakar baru.

"Terkoreksi bukan berarti gagal. Justru ini validasi bahwa kita diperhatikan secara detail. Ini selaras dengan Visi Bupati Klaten Tahun 2025 untuk mewujudkan Klaten yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Organisasi yang matang adalah fondasi utama untuk melayani masyarakat dengan prima," tegasnya.

Ke depan, seluruh OPD dan Kecamatan di Kabupaten Klaten berkomitmen untuk menyelaraskan persepsi dan memperkuat bukti dukung, terutama pada sektor inovasi dan penjaminan mutu yang menjadi catatan merah hari ini.

Punya keluhan soal layanan perhubungan, lampu jalan mati, atau parkir liar?
Jangan cuma dipendam! Jadilah warga Klaten yang aktif dan kritis. Sampaikan aduan Anda langsung melalui aplikasi LaporMasBup.
Hubungi kami via WhatsApp di 0856-7567-333.
Suara Anda, energi perbaikan kami!

--

(ace/dishubklt)