Forum Konsultasi Publik

Bayangkan sebuah kebijakan transportasi ditetapkan tanpa pernah bertanya dulu ke warga yang setiap hari menggunakannya , rasanya aneh, dan untungnya aturan sudah lama melarang praktik semacam itu. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten rutin menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP, sebuah forum dialog dua arah yang mewajibkan penyelenggara layanan mendengar langsung suara masyarakat sebelum kebijakan diketuk.

Dasar hukumnya jelas dan berjenjang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan setiap penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan, sebagai fondasi sistem yang adil, transparan, dan akuntabel. Amanat ini diperkuat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, kemudian diturunkan lebih teknis melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

"FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara pelayanan dengan publik," demikian penegasan Kementerian PANRB soal esensi forum ini dalam mendorong human centred public service. Cakupan pembahasannya luas , mulai dari rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampaknya bagi warga, hingga evaluasi standar pelayanan yang sudah berjalan. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2021 bahkan menegaskan setiap unit pelayanan publik di daerah, tanpa terkecuali, wajib menyelenggarakan FKP minimal satu kali dalam setahun dan hasilnya wajib dipublikasikan ke masyarakat.

Bentuk pelaksanaannya pun fleksibel, bisa lewat rapat tatap muka, lokakarya, musyawarah rencana, atau kanal digital seperti survei dan Zoom meeting, sehingga warga tak perlu selalu datang fisik untuk menyuarakan pendapat. Setiap masukan dari forum ini, baik soal jadwal angkutan, penataan rambu, maupun keluhan layanan KIR, akan diolah menjadi bahan penyempurnaan standar pelayanan yang berlaku di Dishub Klaten.

Ke depan, forum semacam ini bukan lagi pelengkap seremonial, tapi jadi penentu arah kebijakan transportasi Klaten yang benar-benar lahir dari meja rembuk bersama warganya.

Berikut adalah Laporan dan Dokumentasi FKP yang diselenggarkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten