Laporan Pengaduan

Bus sekolah datang terlambat, perlengkapan jalan rusak, atau petugas KIR dianggap kurang sigap , keluhan semacam ini bukan hal aneh, dan kabar baiknya, ada jalur resmi untuk menyalurkannya. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten kini menegaskan komitmennya lewat sistem pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi bernama LaporMasBup, sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Aturan ini bukan sekadar formalitas belaka. Permenpan RB 5/2025 secara tegas mewajibkan setiap penyelenggara layanan publik, tanpa kecuali, untuk menyediakan sarana pengaduan, menyusun mekanisme yang jelas, dan menugaskan pengelola yang kompeten menangani setiap laporan warga. Aturan tersebut menggantikan Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018 yang dinilai sudah tak lagi relevan dengan dinamika layanan publik saat ini.

Dari sisi keterbukaan informasi, dasar hukumnya bahkan lebih tua: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik, termasuk Dishub Klaten, mengumumkan informasi terkait layanannya secara berkala dan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sendiri merujuk pada definisi klasik dari Kepmenpan Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004, yang menyebut pengaduan masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik berupa saran, gagasan, atau keluhan yang bersifat membangun.

"Hasil kegiatan penanganan pengaduan masyarakat diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian prinsip transparansi yang dipegang Dishub Klaten dalam menangani setiap laporan warga. Penerimaan pengaduan pun tak dibuat rumit , bisa lewat aplikasi LaporMasBup, WhatsApp Pengaduan, Media Sosial, Email, atau tatap muka langsung, sebagaimana diatur dalamPermenpan RB 5/2025.

Ke depan, setiap laporan yang masuk bukan lagi sekadar arsip di meja petugas, melainkan bahan evaluasi nyata untuk memperbaiki kualitas angkutan umum, ketertiban lalu lintas, dan layanan pengujian kendaraan di Klaten. Suara warga, sekecil apa pun, punya jalur pasti untuk didengar.

Berikut dibawah ini adalah Laporan Pengaduan di Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten yang bisa diakses secara umum :

  1. Laporan Pengaduan Tahun 2023
  2. Laporan Pengaduan Tahun 2024
  3. Laporan Pengaduan Tahun 2025