Pemerintah Klaten Terevaluasi! Kementerian Dalam Negeri Sorot Kinerja Daerah, Dishub Hadir Bahas Strategi Peningkatan Layanan Transportasi

Pemerintah Kabupaten Klaten tidak boleh berpuas diri dengan pencapaian yang sudah ada. Pada Jumat, 7 November 2025, pemerintah daerah menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Surat Kemendagri di Ruang Rapat Utama Gedung Blok B Pemkab Klaten B2, memulai pukul 08.00 WIB.

Forum strategis ini diselenggarakan oleh Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten untuk membahas evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024 berdasarkan surat masukan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pertemuan yang menghadirkan 29 peserta dari berbagai perangkat daerah tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten turut hadir melalui Perwakilan dari Subbagian Perencanaan Keuangan DISHUB untuk membahas strategi peningkatan kinerja pelayanan transportasi dan penanganan hambatan operasional.

Lalu apa saja hasil diskusi penting dalam forum ini? Bagaimana evaluasi Kemendagri terhadap kinerja pemerintah daerah? Mari simak penjelasan selengkapnya.

1. Latar Belakang dan Tujuan Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi ini adalah langkah strategis Pemerintah Kabupaten Klaten untuk merespons secara serius masukan dan saran dari Kementerian Dalam Negeri terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024. Rapat ini merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah.

Dasar Penyelenggaraan:

• Surat Undangan Nomor B100.1.71165202501 dari Bagian Tapem Sekretariat Daerah Klaten

• Tanggal Surat: 4 November 2025

• Koordinator: Jaka Purwanto, S.Sos. M.M. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)

Tujuan Rapat:
Evaluasi capaian indikator kinerja setiap OPD tahun 2023-2024
Menganalisis permasalahan dan kendala operasional per sektor
Menjabarkan saran dan masukan dari Kementerian Dalam Negeri
Menetapkan rencana tindak lanjut konkret untuk peningkatan kinerja
Memperkuat komitmen dan alokasi anggaran untuk program prioritas

2. Peserta Rapat: Kolaborasi Lintas Sektor

Rapat ini menghadirkan 29 peserta dari berbagai perangkat daerah Kabupaten Klaten, mencakup:

Jajaran Pimpinan Dinas dan Badan:

• Dinas Pendidikan

• Dinas Kesehatan

• Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

• Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

• Dinas Perhubungan  (Diwakili Sdri Enik Sukandar, S.Kom)

• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

• Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

• Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

• Dinas Lingkungan Hidup

• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

• Dinas Komunikasi dan Informatika

• Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

• Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jajaran Badan dan Bagian Setda:

• Inspektorat Kabupaten Klaten

• Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)

• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)

• Badan Kesbangpol Kabupaten Klaten

• Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)

• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

• Bagian Organisasi

• Bagian Perekonomian dan SDA

• Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

• Bagian Hukum Setda

• Bagian Pemerintahan Setda

• Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten

Peran DISHUB:
Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, sebagai penyelenggara sektor perhubungan dan lalu lintas daerah, berperan aktif dalam forum ini untuk menyampaikan capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan operasional, dan merencanakan strategi peningkatan layanan transportasi yang lebih baik.

3. Evaluasi Kinerja: Apa Saja Masukan Kemendagri?

Dalam evaluasi LPPD tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan berbagai masukan dan saran untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah. Setiap sektor memiliki tantangan dan peluang yang berbeda-beda.

Contoh Evaluasi per Sektor (dari berbagai OPD):

Sektor Pendidikan:  Sangat Baik (Capaian >95%)

• Kemenag: Perlu inovasi kebijakan dan peningkatan program untuk mempertahankan capaian 100%

• Tindak Lanjut: Penguatan anggaran dan komitmen pimpinan

Sektor Kesehatan: Perlu Perhatian

• Kemenag: Penurunan laju capaian pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sebesar 4,06%

• Masalah: Dari 188.183 anak, hanya 154.093 yang mendapat layanan sesuai standar

• Tindak Lanjut: Peningkatan program dengan pendekatan "jemput bola" ke sekolah-sekolah

Sektor Pekerjaan Umum & Tata Ruang: Perlu Perhatian Khusus

• Kemenag: Penurunan signifikan rasio luas daerah irigasi sebesar 36,03%

• Masalah: Dari 29.713 ha, hanya 13.985 ha yang dilayani jaringan irigasi

• Tindak Lanjut: Memperkuat perencanaan dan penganggaran rehabilitasi irigasi

Sektor Tenaga Kerja: Penurunan Drastis (92,88%)

• Kemenag: Capaian pengawasan perusahaan berkinerja layak menurun drastis

• Masalah: Dari 1.376 perusahaan, hanya 49 yang menerapkan tata kelola kerja layak

• Tindak Lanjut: Peningkatan program pengawasan dan pendataan terkait PPPKB, Bipartit, BPJS

Sektor Kepemudaan & Olahraga: Penurunan Prestasi

• Kemenag: Perolehan medali turun drastis dari 190 medali (2023) menjadi 55 medali (2024)

• Tindak Lanjut: Evaluasi per cabang olahraga dan optimalisasi pendataan lintas OPD

4. Fokus DISHUB: Sektor Perhubungan dan Lalu Lintas

Meskipun matriks tindak lanjut umum mencakup berbagai sektor, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten tetap menjadi bagian integral dari evaluasi kinerja pemerintah daerah, terutama dalam konteks:

Indikator Kinerja DISHUB yang Dimonitor:

• Kinerja Lalu Lintas dan Level of Service

• Keselamatan Jalan dan Angkutan Jalan (LLAJ)

• Infrastruktur dan Konektivitas Jalan

• Layanan Transportasi Publik

• Pengelolaan Terminal dan Angkutan

Peran DISHUB dalam Rapat Koordinasi:
Melalui kehadiran dari Subbagian Perencanaan Keuangan DISHUB, pemerintah daerah mengoptimalkan koordinasi untuk:

1. Penyampaian Capaian Kinerja 2024 - Status pencapaian indikator transportasi

2. Identifikasi Permasalahan Operasional - Kendala lapangan yang dihadapi DISHUB

3. Analisis Penyebab Masalah - Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi

4. Perencanaan Tindak Lanjut - Strategi peningkatan layanan transportasi

5. Perencanaan Anggaran - Alokasi dana untuk program prioritas tahun 2025

5. Strategi Pemerintah Klaten: Rencana Tindak Lanjut Komprehensif

Dari rapat koordinasi ini, pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan strategi tindak lanjut yang komprehensif untuk meningkatkan kinerja setiap sektor, termasuk perhubungan:

Aspek Keuangan & Anggaran:
Penguatan alokasi anggaran untuk program-program prioritas sektor perhubungan
Optimalisasi penggunaan APBD untuk infrastruktur jalan dan transportasi
Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui sektor transportasi

Aspek Operasional:
Peningkatan kapasitas SDM DISHUB melalui pelatihan berkelanjutan
Modernisasi sistem pengelolaan transportasi berbasis teknologi
Intensifikasi penegakan hukum terhadap pelanggaran LLAJ

Aspek Perencanaan:
Penyusunan dokumen strategis seperti Tatralok (Tataran Transportasi Lokal)
Optimalisasi perencanaan dan penganggaran sektor transportasi
Koordinasi lintas OPD untuk peningkatan kinerja bersama

Aspek Monitoring & Evaluasi:
Penguatan sistem monitoring pencapaian indikator kinerja transportasi
Evaluasi berkala setiap kuartal terhadap realisasi program
Pelaporan progresif kepada Kementerian Dalam Negeri

6. Komitmen Pimpinan: Jaminan Eksekusi Program

Kehadiran pejabat senior Sekretariat Daerah dalam rapat ini menunjukkan komitmen nyata pimpinan Kabupaten Klaten terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Komitmen yang Diharapkan:
Kepemimpinan yang Kuat - Pimpinan setiap OPD langsung memimpin eksekusi tindak lanjut
Dukungan Anggaran - Alokasi APBD yang memadai untuk program prioritas
Koordinasi Lintas Sektor - Sinergi antar OPD untuk pencapaian target bersama
Akuntabilitas Tinggi - Pertanggungjawaban hasil terukur dan terdata
Transparansi Publik - Pelaporan progress kepada masyarakat secara berkala

7. Dampak Rapat bagi Masyarakat Klaten

Evaluasi LPPD dan rapat koordinasi tindak lanjut ini bukan sekadar pertemuan administratif, tetapi memiliki dampak langsung bagi kualitas hidup masyarakat:

Untuk Pengguna Transportasi & Jalan:
Harapan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Klaten
Sistem transportasi publik yang lebih aman, nyaman, dan efisien
Pengurangan angka kecelakaan lalu lintas melalui penegakan hukum yang konsisten
Fasilitas transportasi yang lebih terintegrasi dan terukur

Untuk Pelaku Usaha & Transportasi:
Kepastian regulasi dan standar layanan transportasi yang jelas
Peluang untuk meningkatkan standar keselamatan operasional
Insentif dan dukungan pemerintah untuk usaha transportasi yang berkualitas

Untuk Masyarakat Umum:
Transparansi kinerja pemerintah yang semakin terbuka
Akses informasi publik tentang kinerja setiap sektor pemerintahan
Kesempatan untuk memberikan feedback dan aspirasi untuk perbaikan layanan
Perbaikan layanan publik yang terukur dan berkelanjutan

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Evaluasi LPPD yang diselenggarakan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten pada 7 November 2025 menandai komitmen serius pemerintah daerah terhadap peningkatan kinerja berkelanjutan dan akuntabilitas publik.

Dengan kehadiran aktif dari berbagai perangkat daerah, termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten melalui wakil dari Subbagian Perencanaan Keuangan, pemerintah daerah memastikan bahwa tidak ada satupun sektor yang tertinggal dalam upaya peningkatan kinerja.

(ace/dishubklt)