Penilaian SLF CV. Pelangi Advertising: Dishub Klaten Berperan Sebagai Tim Teknis dalam Sertifikasi Layanan Pemerintah
Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten menjadi bagian dari tim teknis multisektoral yang menilai permohonan Sertifikasi Layanan Pemerintah (SLF) dari CV. Pelangi Advertising. Pertemuan berlangsung pada Kamis, 20 November 2025, dengan melibatkan 4 OPD untuk memberikan rekomendasi komprehensif dari berbagai aspek teknis.
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pemerintah yang komprehensif dan transparan, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten mengambil peran strategis sebagai anggota tim teknis multisektoral untuk menilai permohonan Sertifikasi Layanan Pemerintah (SLF) dari CV. Pelangi Advertising.
Pertemuan penilaian ini merupakan bagian dari proses evaluasi lintas OPD yang rigorous dan sistematis, memastikan bahwa setiap pemohon SLF dinilai secara objektif, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Apa itu Sertifikasi Layanan Pemerintah (SLF)?
Sertifikasi Layanan Pemerintah (SLF) adalah sistem sertifikasi yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kepada perusahaan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria tertentu dalam memberikan layanan yang responsif, berkualitas, dan sesuai dengan regulasi pemerintah.
Tujuan SLF:
-
Transparansi & Akuntabilitas - Menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi operasional
-
Jaminan Kualitas - Memastikan layanan yang diberikan memenuhi standar minimum
-
Compliance Regulasi - Verifikasi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
-
Perlindungan Konsumen - Melindungi kepentingan publik dalam layanan bisnis
-
Ekosistem Bisnis Sehat - Mendorong persaingan yang sehat dan etis
Tim Teknis Multisektoral: Komposisi dan Peran
Penilaian SLF CV. Pelangi Advertising melibatkan 4 OPD dengan keahlian yang saling melengkapi, masing-masing membawa perspektif teknis khusus:
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) — Koordinator
Pemegang Tanggung Jawab Utama: Sri Purwanto, S.STP, M.Hum (Kepala DPMPTSP)
Peran & Tanggung Jawab:
-
Mengarahkan proses penilaian secara keseluruhan
-
Mengevaluasi aspek perizinan, legalitas, dan investasi
-
Verifikasi kelengkapan dokumen administratif
-
Penilaian kelayakan rencana bisnis & manajemen keuangan
-
Penilaian sistem manajemen internal & quality control
-
Analisis potensi kontribusi ekonomi lokal
Pertanyaan Penilaian DPMPTSP:
-
Apakah dokumen perizinan lengkap dan sah?
-
Bagaimana kelayakan rencana bisnis CV. Pelangi Advertising?
-
Apakah manajemen keuangan sehat dan transparan?
-
Adakah sistem quality assurance yang terstruktur?
-
Apa kontribusi ekonomi yang dapat diberikan untuk Klaten?
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten — Anggota Tim (Aspek Transportasi & Logistik)
Perwakilan: Supriyono, S.Sos. (Kepala Dinas Perhubungan)
Peran & Tanggung Jawab:
-
Menilai dampak operasional CV. Pelangi Advertising terhadap aspek transportasi
-
Analisis kebutuhan logistik dan infrastruktur jalan
-
Penilaian keselamatan berkendara & compliance terhadap regulasi lalu lintas
-
Rekomendasi dari perspektif mobilitas & aksesibilitas
-
Koordinasi dengan sistem transportasi lokal
Pertanyaan Penilaian Dishub:
-
Apa dampak aktivitas CV. Pelangi Advertising terhadap keselamatan jalan?
-
Bagaimana pola logistik yang akan digunakan?
-
Apakah sesuai dengan rencana tata ruang transportasi Klaten?
-
Adakah rencana mitigasi kemacetan/keselamatan lalu lintas?
-
Bagaimana aksesibilitas lokasi operasional terhadap infrastruktur transportasi?
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten — Anggota Tim (Aspek Lingkungan)
Perwakilan: Srihadi, S.T., M.M. (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)
Peran & Tanggung Jawab:
-
Penilaian dampak lingkungan operasional perusahaan
-
Analisis manajemen limbah & emisi
-
Verifikasi kepatuhan terhadap standar lingkungan
-
Penilaian kelayakan lokasi dari perspektif environmental sustainability
-
Rekomendasi mitigasi dampak lingkungan
Pertanyaan Penilaian DLH:
-
Apa potensi dampak lingkungan dari operasional CV. Pelangi Advertising?
-
Bagaimana sistem manajemen limbah & kontrol emisi?
-
Apakah sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku?
-
Adakah rencana green initiatives atau sustainability?
-
Bagaimana potensi dampak terhadap kualitas udara & air lokal?
4. Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran — Anggota Tim (Aspek Keamanan & Keselamatan)
Perwakilan: Joko Hendrawan, S.H., M.M. (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar)
Peran & Tanggung Jawab:
-
Penilaian manajemen keamanan & sistem pengamanan
-
Analisis kesiapan menghadapi risiko & keadaan darurat
-
Verifikasi compliance terhadap peraturan keselamatan kerja
-
Penilaian track record & riwayat penyimpangan hukum
-
Rekomendasi protokol keamanan & keselamatan
Pertanyaan Penilaian Satpol PP & Damkar:
-
Apakah sistem keamanan & pengamanan lokasi memadai?
-
Bagaimana kesiapan protokol keselamatan kerja?
-
Adakah riwayat pelanggaran hukum atau ketertiban?
-
Bagaimana manajemen risiko & kesiapan menghadapi bencana?
-
Apakah infrastruktur keselamatan (fire extinguisher, emergency exit, dll) terpenuhi?
Proses Penilaian SLF: Tahapan Sistematis
Penilaian SLF CV. Pelangi Advertising mengikuti protokol yang telah ditetapkan, dengan beberapa tahapan kunci:
Fase 1: Penerimaan & Verifikasi Awal (DPMPTSP)
-
Pemohon (CV. Pelangi Advertising) menyerahkan permohonan lengkap dengan dokumen pendukung
-
DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan dokumen
-
Penetapan nomor registrasi permohonan
Fase 2: Desk Review Multisektoral (3-5 Hari)
-
Setiap OPD melakukan analisis dokumen dari perspektif keahliannya
-
Identifikasi informasi yang perlu diperdalam
-
Penyusunan daftar pertanyaan teknis
Fase 3: Pertemuan Tim Teknis (20 November 2025)
-
Koordinasi antar OPD untuk menyatukan penilaian
-
Diskusi temuan & clarification terhadap isu-isu teknis
-
Kesepakatan rekomendasi awal
-
Penetapan kebutuhan field visit (jika diperlukan)
Fase 4: Field Visit / Survei Lapangan (Jika Diperlukan)
-
Inspeksi lokasi operasional yang diusulkan
-
Verifikasi kesesuaian rencana dengan kondisi lapangan
-
Pengukuran infrastruktur & kelayakan teknis
-
Wawancara dengan manajemen perusahaan
Fase 5: Penyusunan Laporan & Rekomendasi Final (DPMPTSP + Tim)
-
Koordinator merangkum semua masukan dari 4 OPD
-
Penyusunan draft laporan hasil penilaian
-
Review internal untuk memastikan konsistensi & akurasi
Fase 6: Pengumuman Hasil & Tindak Lanjut
-
Pengumumman hasil kepada pemohon (disetujui/ditolak/ditunda/perlu revisi)
-
Jika disetujui → Penerbitan Sertifikat SLF
-
Jika ditolak/ditunda → Pemberian alasan & guidance untuk perbaikan
-
Pembentukan sistem monitoring & evaluasi berkelanjutan
Mengapa Dishub Klaten Menjadi Penenilai Penting?
Mengapa Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam penilaian SLF CV. Pelangi Advertising? Karena layanan CV. Pelangi Advertising memiliki relevansi signifikan dengan sektor transportasi dan komunikasi publik, terutama dalam:
1. Aspek Layanan Komunikasi Publik
-
CV. Pelangi Advertising menyediakan layanan branding, marketing, dan komunikasi strategis yang dapat berdampak pada traffic public perception dan stakeholder engagement
-
Layanan ini relevan dengan public communication dari Dishub Klaten sendiri
-
Memerlukan evaluasi dari perspektif media & komunikasi transportasi
2. Dampak Infrastruktur Transportasi
-
Operasional CV. Pelangi Advertising akan menggunakan infrastruktur logistik lokal (jalan raya, parking, dll)
-
Memerlukan penilaian kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas & keselamatan jalan
-
Penggunaan kendaraan operasional harus sesuai dengan standar keselamatan transportasi
3. Kontribusi pada Ekosistem Transportasi Lokal
-
Pemahaman tentang dampak mobilitas yang ditimbulkan oleh operasional perusahaan
-
Potensi kolaborasi dalam program-program transportasi pemerintah (road safety, smart transportation, dll)
-
Analisis terhadap lokasi operasional & aksesibilitas transportasi
Manfaat Proses Penilaian Multisektoral
Keterlibatan Dishub Klaten (dan 3 OPD lainnya) dalam penilaian SLF memberikan beberapa manfaat strategis:
1. Transparansi & Akuntabilitas
✓ Pemeriksaan dari berbagai sudut pandang mencegah bias penilaian
✓ Setiap aspek teknis diverifikasi oleh pakar yang relevan
✓ Hasil penilaian lebih kredibel & dapat dipertanggungjawabkan
2. Perlindungan Publik
✓ Standar keselamatan, lingkungan, & keamanan terjamin
✓ Masyarakat Klaten terlindungi dari layanan yang merugikan
✓ Kompetisi bisnis yang sehat & etis
3. Efisiensi Operasional
✓ Pemohon mendapat feedback komprehensif dari semua aspek
✓ Meminimalkan masalah post-certification
✓ Meningkatkan kualitas perizinan pemerintah
4. Pembangunan Berkelanjutan
✓ Memastikan bisnis sejalan dengan rencana pembangunan daerah
✓ Kontrol dampak lingkungan & sosial
✓ Integrasi dengan infrastruktur transportasi & lingkungan lokal
5. Peningkatan Kapasitas OPD
✓ Tim Dishub mendapat exposure tentang proses sertifikasi pemerintah
✓ Networking antar OPD meningkat
✓ Pemahaman tentang standar layanan publik bertambah
Pesan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
"Keterlibatan Dishub Klaten dalam proses penilaian SLF merupakan manifestasi nyata dari komitmen kami terhadap good governance dan transparansi di tingkat pemerintah daerah. Kami memahami bahwa setiap perizinan yang diberikan memiliki dampak nyata terhadap sistem transportasi, keselamatan jalan, dan ekosistem bisnis lokal.
Melalui mekanisme penilaian multisektoral ini, kami memastikan bahwa setiap pemohon SLF telah melewati security ketat dari berbagai perspektif teknis. Hal ini bukan hanya menguntungkan bagi pemohon (clarity, guidance, & credibility), tetapi juga bagi masyarakat Klaten secara keseluruhan.
Kami mengundang OPD lainnya dan stakeholder untuk terus berkolaborasi dalam menjaga kualitas layanan pemerintah yang prima, transparan, dan berkelanjutan."
— Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
PENUTUP
Penilaian permohonan SLF CV. Pelangi Advertising oleh tim multisektoral yang melibatkan Dishub Klaten adalah contoh nyata dari evolusi pemerintahan modern yang:
✓ Transparan — Melibatkan multiple stakeholders & verification layers
✓ Akuntabel — Setiap keputusan didukung oleh data & expertise teknis
✓ Responsif — Mempertimbangkan dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat
✓ Kolaboratif — Lintas OPD bekerja sama untuk kepentingan publik
✓ Berkelanjutan — Memastikan pertumbuhan bisnis sesuai dengan visi pembangunan daerah
Melalui mekanisme ini, Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen untuk membangun ekosistem bisnis yang sehat, aman, berkelanjutan, dan menguntungkan semua pihak.
--
(ace/dishubklt)
What's Your Reaction?




