Revolusi Layanan Publik! Pemkab Klaten Gelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Berbasis Digital Marketing

Dalam upaya memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi digital, Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan bertema "Digital Marketing dalam Pelayanan Birokrasi Pemerintah" di New Merapi Resto, Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan pada Selasa (28/10/2025). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh admin pengaduan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan se-Kabupaten Klaten.

Rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat yang masuk melalui platform Lapor Mas Bup (Lapor Langsung ke Bupati Klaten). Dengan menyatukan seluruh admin pengaduan, Pemkab Klaten ingin memastikan setiap keluhan dan aspirasi masyarakat ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Digital Marketing: Jembatan Komunikasi Rakyat dan Birokrasi

Narasumber dalam kegiatan ini, Agung Utama, menyampaikan pentingnya digital marketing sebagai strategi komunikasi berbasis teknologi untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. "Digital marketing bukan hanya untuk bisnis. Di sektor publik, ini adalah cara kita membangun kepercayaan, transparansi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan daerah," jelasnya di hadapan peserta yang memadati venue bergaya joglo tradisional tersebut.

Menurut Agung, birokrasi tidak menjual produk, tetapi membangun kepercayaan publik. Nilai-nilai inti seperti transparansi, kecepatan respons, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi kunci sukses dalam mengelola pengaduan berbasis digital. Platform Lapor Mas Bup yang telah diluncurkan Pemkab Klaten menjadi kanal strategis untuk mendengarkan suara rakyat secara langsung dan memberikan solusi nyata.

Data Menunjukkan Tantangan dan Peluang

Data yang dipresentasikan dalam rapat mengungkap sejumlah fakta menarik. Hingga saat ini, telah masuk 235 laporan pengaduan dari masyarakat Klaten yang berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 74,89% laporan telah diselesaikan dengan baik. Namun, masih terdapat 25% laporan yang belum terselesaikan, yang menjadi tantangan bersama bagi seluruh OPD.

Tingkat partisipasi 235 laporan dari sekitar 1 juta penduduk menunjukkan bahwa awareness atau kesadaran masyarakat terhadap keberadaan kanal Lapor Mas Bup masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, strategi digital marketing menjadi sangat relevan: kampanye hashtag seperti #SuaraKlatenDidengar, publikasi testimoni warga yang telah terbantu, dan kolaborasi dengan perangkat desa dinilai mampu mendongkrak partisipasi publik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Klaten tahun 2023 memperkuat urgensi digitalisasi ini. Tercatat 63,4% penduduk usia 5 tahun ke atas telah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir, dan 98,28% pengguna internet menggunakan ponsel. Artinya, media sosial dan WhatsApp adalah platform paling efektif untuk promosi layanan publik dan pengelolaan pengaduan.

Lima Komponen Utama Digital Marketing untuk Pengaduan Publik

Dalam paparannya, Agung Utama menekankan lima komponen utama digital marketing yang harus diterapkan dalam pengelolaan pengaduan:

Awareness (Kesadaran) – Kampanye digital reguler melalui posting rutin di media sosial dengan hashtag khas, visualisasi infografik capaian, kolaborasi lintas OPD dan perangkat desa, serta publikasi hasil konkret seperti "Laporan jalan rusak di Bayat selesai dalam 3 hari."

Engagement (Keterlibatan) – Respons cepat dan ramah terhadap setiap laporan, penggunaan konten partisipatif seperti polling atau kuis, posting interaktif dengan pertanyaan terbuka, serta menampilkan hasil kerja nyata agar warga merasa suaranya didengar.

Trust (Kepercayaan) – Transparansi proses penanganan laporan, konsistensi dalam merespons, dan akuntabilitas publik melalui publikasi data capaian secara berkala.

Feedback (Umpan Balik) – Menyediakan saluran terbuka bagi masyarakat untuk memberikan masukan, menganalisis dan mempublikasikan hasil feedback, serta menindaklanjuti dengan perbaikan sistem atau pelatihan admin.

Transparency (Keterbukaan) – Publikasi rutin data pengaduan, dashboard akses terbuka untuk umum, serta pelibatan media dan masyarakat dalam proses evaluasi.

Admin Pengaduan: Duta Digital Pelayanan Publik

Salah satu poin penting dalam rapat ini adalah posisi strategis admin pengaduan sebagai ujung tombak komunikasi digital pemerintah. Para admin diingatkan untuk selalu menggunakan bahasa sederhana, sopan, dan empatik dalam merespons laporan. Hindari istilah birokratis yang kaku, dan gunakan template komunikasi humanis seperti "Terima kasih atas laporannya, segera kami tindaklanjuti."

Para peserta yang mengenakan seragam batik biru tampak antusias mengikuti pemaparan. Mereka duduk berkelompok di meja bundar, mencatat materi dan sesekali berdiskusi terkait praktik terbaik dalam mengelola pengaduan di masing-masing instansi. Suasana hangat dan interaktif tercipta di venue yang dipenuhi hiasan tanaman hijau dan kain draping biru putih.

Indikator Keberhasilan yang Terukur

Untuk memastikan program ini berjalan efektif, ditetapkan sejumlah indikator keberhasilan yang terukur, antara lain:

• Awareness: Kunjungan situs Lapor Mas Bup meningkat minimal 30%

• Engagement: Rata-rata 50 interaksi per posting di media sosial

• Trust: Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

• Responsiveness: Waktu respons terhadap laporan tidak lebih dari 24 jam

• Transparency: Publikasi statistik bulanan secara online

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika ,Pinandita Bima Mahendra, ST, M.Si.,turut hadir dalam acara tersebut menegaskan komitmen Pemkab Klaten untuk terus meningkatkan kualitas layanan pengaduan. "Kami ingin Lapor Mas Bup menjadi simbol bahwa birokrasi Klaten benar-benar mendengar dan menindaklanjuti setiap aspirasi rakyat. Ini bukan sekadar aplikasi, tapi wujud nyata pemerintahan yang dekat dengan rakyat," ujarnya.

Strategi Promosi Digital yang Komprehensif

Rapat koordinasi juga membahas strategi promosi digital yang komprehensif, meliputi:

• Channel Strategy: Optimalisasi website resmi, media sosial instansi, grup WhatsApp komunitas, hingga pemasangan QR Code di balai desa untuk akses mudah

• Content Strategy: Kampanye edukatif tentang cara melapor, testimoni warga yang terbantu, infografik capaian, dan video singkat tutorial

• Engagement Strategy: Respons cepat terhadap komentar, polling pendapat publik, dan sesi tanya jawab daring

Seluruh peserta juga diberi tugas untuk secara rutin memposting konten positif dari hasil penyelesaian aduan, melaporkan capaian digital marketing kepada pimpinan, dan mempublikasikan data capaian setiap minggu.

Komitmen Pelayanan Publik Berkualitas

Acara yang berlangsung hingga siang hari ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan admin pengaduan sebagai "Duta Digital Pelayanan Publik" yang mampu menjembatani komunikasi antara rakyat dan birokrasi secara efektif, cepat, dan terpercaya.

Dengan strategi digital marketing yang matang, pengelolaan pengaduan di Kabupaten Klaten diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, mempercepat penyelesaian masalah, dan pada akhirnya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Platform Lapor Mas Bup dapat diakses melalui https://lapormasbup.klaten.go.id, atau melalui kanal whatsapp pengaduan lapormasbup 08567567333 siap menerima setiap aspirasi dan keluhan masyarakat Klaten selama 24 jam nonstop.

(ace/dishubklt)