Aturan Berubah, Penjaga Palang Kereta Kini Wajib Bersertifikat KAI

Puluhan nyawa kerap dipertaruhkan setiap harinya saat kendaraan nekat membelah rel kereta api tanpa palang pintu. Fakta mengejutkan baru saja terungkap dalam kajian bersama Korlantas Polri di Polresta Surakarta: setidaknya ada 37 titik perlintasan sebidang tak resmi yang bebas beroperasi tanpa pengawalan. Angka ini jelas bukan sekadar deretan statistik di layar presentasi, melainkan alarm bahaya nyata yang sewaktu-waktu bisa memicu tragedi maut di jalanan.

Sorotan tajam juga diarahkan pada dua lokasi rawan di daerah Bolali dan Mlese yang terpantau kosong melompong tanpa petugas jaga. Merespons celah fatal ini, kepolisian bersama instansi terkait akhirnya menarik garis tegas. Mulai sekarang, urusan menjaga palang pintu kereta tidak bisa lagi diserahkan kepada sembarang relawan jalanan atau warga setempat (Pak Ogah). Aturan baru mewajibkan seluruh penjaga perlintasan sebidang memiliki sertifikat kecakapan resmi dan mutlak harus berasal dari PT KAI.

"Keselamatan warga di perlintasan sebidang tidak bisa ditawar, kompetensi petugas jaga adalah syarat mutlak," tegas perwakilan tim kajian dalam forum tersebut. Keputusan standardisasi petugas dari KAI ini diambil demi menekan human error yang sering berujung petaka. Penjagaan jalur maut kini harus diukur dari keahlian teknis dan kepatuhan SOP, bukan sekadar modal nekat mengatur lalu lintas.

Tantangan terberat pasca-kajian ini kini sepenuhnya bergeser ke pundak pemerintah daerah masing-masing. Instruksi penutupan permanen seluruh perlintasan ilegal sudah diketuk palu dan tak bisa ditunda. Jika eksekusi penertiban 37 titik liar ini lamban dan hanya berujung menjadi wacana di meja birokrasi, bersiaplah melihat sirine ambulans kembali meraung menjemput korban di jalur kereta yang tak bertuan.

--

(ace/dishubklt)