Aduan Karcis Parkir RS Cakra Ditindak Dishub Klaten

Baru berhenti kurang dari lima menit, seorang pengendara sudah diminta bayar parkir tanpa secarik karcis pun diberikan. Keluhan inilah yang bikin seorang warga Klaten geram dan akhirnya menulis surat langsung kepada Bupati, mempertanyakan legalitas pengelolaan parkir sepeda motor di depan RS Cakra Husada.

Sabtu, 25 Juli 2026, aduan bernomor kode IT02279 itu masuk lewat kanal LaporMasBup dengan nada tegas namun sopan. Warga tersebut menanyakan dua hal krusial: apakah lokasi parkir tersebut sudah berizin resmi, dan mengapa juru parkir tidak pernah memberikan karcis pembayaran meski tarif tetap dipungut. Ia menegaskan praktik menarik biaya dari kendaraan yang belum genap parkir lima menit sebagai bentuk ketidakadilan bagi pengguna jalan.

Empat hari berselang, tepatnya 29 Juli 2026, Tim Pengendalian Operasional (Dalops) Dinas Perhubungan Klaten turun langsung ke lokasi untuk menyisir persoalan ini. Petugas terlihat berdialog langsung dengan juru parkir di lapangan, memastikan pemahaman aturan retribusi tersampaikan dengan jelas . "Izin melaporkan tindak lanjut terkait aduan parkir di depan RS Cakra Husada berjalan dengan lancar dan juru parkir akan memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir," demikian laporan resmi petugas Dalops usai peninjauan.

Penataan parkir tepi jalan umum di Klaten sendiri bukan perkara sepele, mengingat sudah ada SK Tim Penataan dan Pengawasan Parkir yang mengatur mekanisme retribusi hingga distribusi karcis resmi ke setiap juru parkir. Kasus di depan RS Cakra Husada ini jadi bukti bahwa aduan warga lewat kanal resmi benar-benar ditindaklanjuti, bukan sekadar masuk arsip tanpa aksi.

Karcis kecil itu mungkin tampak sepele, tapi bagi warga yang merasa dirugikan, itu adalah bukti nyata bahwa keluhan mereka didengar dan aturan ditegakkan sampai ke lapangan.

--

(ace/dishubklt)