Dishub Hadir di Rakor TPID: Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah

Dinas Perhubungan Klaten Aktif dalam Rakor TPID: Transportasi Jadi Kunci Pengendalian Inflasi Nasional

Dalam rangka mewujudkan pengendalian inflasi daerah yang efektif dan berkelanjutan, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten secara aktif mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diselenggarakan pada Selasa, 4 November 2025, pukul 08.00 WIB. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai II Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten dengan format hybrid (tatap muka dan zoom meeting).

Latar Belakang: Respons Terhadap Instruksi Kementerian Dalam Negeri

Pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan tindaklanjut dari Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.2.3/8783/SJ tanggal 1 November 2025 yang memerintahkan semua daerah untuk melakukan koordinasi intensif dalam pengendalian inflasi. Instruksi ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Pengendalian inflasi bukanlah tanggung jawab satu sektor saja, tetapi memerlukan koordinasi lintas sektor yang solid. Setiap departemen memiliki peran strategis dalam mencapai target inflasi yang rendah," tegas pejabat pemerintah dalam pembukaan rapat.

Peserta dan Tingkat Kehadiran: Komitmen Lintas Instansi

Rapat dihadiri oleh berbagai pemimpin dan perwakilan instansi terkemuka di Kabupaten Klaten, mencerminkan tingginya komitmen pemerintah daerah terhadap isu pengendalian inflasi. Peserta meliputi:

• Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten

• Ketua DPRD Kabupaten Klaten

• Kepala Polres Kabupaten Klaten

• Komandan Kodim 0723 Kabupaten Klaten

• Pj. Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian

• Kepala berbagai Dinas dan Badan, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

• Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten

• Kepala Bulog Sub Divisi III Surakarta

Kehadiran Kepala Dinas Perhubungan menggarisbawahi pentingnya sektor transportasi dalam strategi pengendalian inflasi nasional.

Peran Strategis Transportasi dalam Pengendalian Inflasi

Dalam konteks Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Jawa Tengah Tahun 2025-2027, sektor transportasi memainkan peran krusial dalam empat pilar utama pengendalian inflasi:

1. Keterjangkauan Harga (Price Affordability)

Transportasi yang efisien dan terjangkau memastikan harga barang-barang esensial tidak melonjak drastis. Kecepatan distribusi dan biaya transportasi yang rendah berdampak langsung pada harga jual barang di tingkat konsumen.

2. Ketersediaan Pasokan (Supply Availability)

Sistem transportasi yang mulus memastikan produk dapat sampai dari produsen ke pasar dengan cepat. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan Klaten berkomitmen untuk:

• Menyediakan 10 unit bus mudik gratis untuk tahun 2025

• Meningkat menjadi 12 unit bus mudik untuk tahun 2026-2027

• Menyediakan bus sekolah untuk meringankan beban transportasi masyarakat

• Mengalokasikan anggaran signifikan: Rp 300 Juta (2025), Rp 325 Juta (2026-2027)

3. Kelancaran Distribusi (Distribution Smoothness)

Infrastruktur dan layanan transportasi yang baik mencegah bottleneck yang dapat menaikkan harga barang. Dinas Perhubungan berperan dalam:

• Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan: 1 dokumen policy per tahun

• Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas: 12 laporan pengawasan setiap tahunnya

• POSKO Angkutan: Memantau dan mengelola aliran angkutan barang dengan efektif

4. Komunikasi Efektif (Effective Communication)

Transparansi data dan koordinasi antar stakeholder memastikan tidak ada distorsi informasi yang dapat memicu kenaikan harga artifisial.

Materi Rapat: Fokus pada Dua Agenda Utama

Agenda 1: Evaluasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025

Diskusi pertama fokus pada evaluasi kinerja pengendalian inflasi selama sepuluh bulan pertama tahun 2025. Dari data yang ditampilkan dalam presentasi:

Kondisi Inflasi Per-Provinsi (Oktober 2025):

• Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren inflasi yang bervariasi

• 10 Provinsi Tertinggi mencakup beberapa daerah dengan tekanan inflasi signifikan

• 10 Provinsi Terendah menunjukkan stabilisasi yang relatif baik

Kondisi Inflasi Per-Kabupaten/Kota (Oktober 2025):

• Data menunjukkan diferensiasi signifikan antar kabupaten

• 65 Kabupaten dengan variasi inflasi antara 1,33% hingga 1,76%

• Batas Rentang Target Inflasi: 1,5% s.d. 3,5%

Komoditas Dominan dengan Andil Inflasi:

Berdasarkan analisis komoditas:

Fluktuasi harga komoditas pertanian ini menjadi fokus koordinasi lintas sektor, termasuk keterlibatan Dinas Perhubungan dalam memastikan distribusi hasil panen yang efisien.

Agenda 2: Evaluasi Dukungan Program 3 Juta Rumah

Program 3 Juta Rumah adalah inisiatif pemerintah pusat untuk pembangunan perumahan rakyat yang terjangkau. Dalam konteks Kabupaten Klaten, koordinasi mencakup:

• Peran Transportasi: Memfasilitasi mobilitas pekerja konstruksi dan distribusi material bangunan

• Akses Jalan: Memastikan lokasi pembangunan dapat diakses dengan mudah

• Logistik Material: Pengelolaan angkutan material bangunan dengan efisien

Kontribusi Dinas Perhubungan dalam Program 3 Juta Rumah:

Meskipun program ini primaria ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan memberikan dukungan strategis melalui:

1. Infrastruktur Jalan: Memastikan akses ke lokasi proyek optimal

2. Manajemen Lalu Lintas: Mengatur lalu lintas di sekitar lokasi pembangunan

3. Angkutan Barang: Menjamin material dan peralatan konstruksi dapat sampai tepat waktu

4. Keselamatan Transportasi: Memastikan keselamatan pekerja dalam mobilitas ke lokasi proyek

Strategi TPID Klaten: Empat Pilar Utama

Berdasarkan roadmap yang telah disiapkan, strategi pengendalian inflasi Kabupaten Klaten dibangun atas empat pilar:

Pilar 1: Keterjangkauan Harga (Price Stabilization)

Target: Menjaga inflasi tetap dalam rentang 1,5% - 3,5% sesuai target Bank Indonesia

Program Dishub:

• Bus mudik gratis untuk mengurangi beban transportasi mudik

• Subsidi transportasi untuk pelajar melalui bus sekolah

• Optimalisasi rute untuk efisiensi biaya

Pilar 2: Ketersediaan Pasokan (Supply Adequacy)

Target: Memastikan produk tersedia di pasar tanpa kelangkaan atau penimbunan

Program Dishub:

• Penetapan trayek pedesaan untuk jangkauan distribusi maksimal

• Monitoring 12 laporan bulanan melalui POSKO Angkutan

• Koordinasi dengan Bulog untuk efisiensi logistik

Pilar 3: Kelancaran Distribusi (Distribution Efficiency)

Target: Memperlancar aliran barang dari produsen ke konsumen

Program Dishub:

• Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang optimal

• Pengawasan efektivitas kebijakan lalu lintas

• Penertiban kendaraan berlebihan (overweight) untuk menjaga infrastruktur

Pilar 4: Komunikasi Efektif (Effective Coordination)

Target: Transparansi data dan koordinasi solid antar stakeholder

Program Dishub:

• Partisipasi aktif dalam rapat koordinasi TPID

• Penyampaian data transportasi yang akurat dan tepat waktu

• Kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik untuk analisis data

Hasil Rapat: Keputusan dan Rencana Tindak Lanjut

Dari rapat koordinasi yang dilaksanakan, beberapa keputusan penting disepakati:

1. Intensifikasi Monitoring Inflasi: Setiap perangkat daerah akan melakukan monitoring mingguan terhadap parameter yang menjadi tanggung jawabnya

2. Sinkronisasi Program: Roadmap 2025-2027 akan disinkronisasikan dengan RPJMD dan APBD Kabupaten Klaten

3. Koordinasi Data Real-Time: Implementasi sistem pelaporan real-time untuk memudahkan deteksi dini tekanan inflasi

4. Evaluasi Berkala: Evaluasi bulanan akan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target

5. Komunikasi Publik: Pemerintah daerah akan melakukan komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang upaya pengendalian inflasi

Komitmen Dinas Perhubungan Klaten

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten menyatakan komitmen serius dalam mendukung pengendalian inflasi:

"Transportasi adalah jantung ekonomi. Jika transportasi lancar, harga stabil, dan masyarakat sejahtera. Dinas Perhubungan Klaten siap melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan dalam roadmap 2025-2027 dengan dedikasi penuh. Kami akan terus berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk memastikan inflasi tetap terkontrol dan daya beli masyarakat meningkat."

Mengapa Rakor TPID Penting untuk Masyarakat?

Rakor TPID bukan sekadar pertemuan birokrat. Hasil-hasilnya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Klaten:

• Harga Barang Lebih Stabil: Koordinasi pengendalian inflasi berarti harga kebutuhan pokok tidak naik drastis

• Akses Transportasi Lebih Baik: Program bus mudik dan bus sekolah membuat mobilitas lebih terjangkau

• Pasar Lebih Sehat: Distribusi yang lancar mencegah penimbunan barang yang dapat menaikkan harga

• Lapangan Kerja Lebih Banyak: Logistik yang efisien mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja

Target dan Anggaran: Investasi Nyata untuk Rakyat

Komitmen finansial Dinas Perhubungan dalam program pengendalian inflasi cukup signifikan:

Alokasi anggaran sebesar lebih dari satu milyar rupiah menunjukkan seriusnya pemerintah daerah dalam mendukung upaya pengendalian inflasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kesuksesan Rakor: Indikator Koordinasi Solid

Keberhasilan pelaksanaan rakor dapat dilihat dari beberapa indikator:

✅ Partisipasi Tinggi: Kehadiran pejabat kunci dari berbagai sektor menunjukkan prioritas tinggi

✅ Agenda Komprehensif: Pembahasan tidak hanya inflasi tetapi juga program pembangunan strategis

✅ Data Akurat: Presentasi berbasis data real-time dari Oktober 2025

✅ Komitmen Finansial: Alokasi anggaran nyata untuk program-program strategis

✅ Follow-up Terstruktur: Rencana tindak lanjut jelas dengan timeline dan penanggung jawab

Pesan untuk Masyarakat Klaten

"Pemerintah Kabupaten Klaten, termasuk Dinas Perhubungan, serius dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan Anda. Melalui koordinasi lintas sektor yang kuat, kami berkomitmen untuk menjaga inflasi tetap terkontrol, menyediakan transportasi yang terjangkau dan aman, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Percayakan ekonomi Klaten kepada para profesional yang berdedikasi," tutup pernyataan dari Pemerintah Daerah.

(ace/dishubklt)