Mengintip Uji Laik Kendaraan : Target Akreditasi A dan Tantangan Blue Full Cycle 2026

Suasana di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kabupaten Klaten terasa berbeda pada Rabu pagi, 10 Desember 2025. Tidak hanya deru mesin kendaraan yang terdengar, namun ketegangan bercampur semangat terpancar dari wajah para petugas penguji. Hari itu menjadi momen penentuan bagi masa depan layanan pengujian kendaraan di Kota Bersinar, seiring dilaksanakannya verifikasi lapangan akreditasi oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia secara daring.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang telah dilayangkan sebelumnya pada akhir Oktober lalu. Melalui sambungan Zoom Meeting, Kementerian Perhubungan tidak hanya sekadar memeriksa tumpukan berkas administrasi. Lebih dari itu, mereka "blusukan" secara digital, memantau langsung setiap inchi kesiapan teknis di lapangan melalui panggilan video yang tersambung langsung ke Jakarta.

Aksi Langsung di Lapangan

Sorotan kamera tertuju pada sebuah bus sekolah berwarna oranye cerah milik Dinas Perhubungan yang dikemudikan oleh Bapak Fuad. Bus ini menjadi objek uji utama dalam penilaian kali ini. Di sana, para penguji yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Teknik Sarana dan Angkutan (TKSA), Bapak Gunawan, beraksi menunjukkan kompetensi mereka.

Nando, salah satu tim dokumentasi, sibuk mengabadikan setiap momen krusial. Sementara itu, Angga dengan teliti memeriksa tingkat kepekatan kaca bus sekolah tersebut. Di sela-sela fokusnya, ia sempat melontarkan harapan sederhananya.

"Moga-moga Dishub Klaten iso ituk nilai akreditasi A," ujarnya penuh harap dengan logat Jawa yang kental.

Di sudut lain, Irawan tampak serius mengukur kedalaman alur ban dan mengoperasikan alat uji emisi gas buang. Keringat yang menetes tidak menyurutkan ketelitiannya. Sambil melepas sarung tangan keselamatan berwarna putih usai pengujian, ia berbagi sedikit keluh kesah tentang dinamika profesinya.

"Dadi penguji kui abot, aturane saben tahun ganti-ganti terus. Kita sik neng daerah nek disuruh mengikuti persyaratane Pusat, kadang kudu oyak-oyakan lek nggarap gawean," ungkap Irawan jujur.

Namun, semangatnya tak luntur. Ia menambahkan harapannya agar kebijakan pusat ke depan lebih ramah bagi daerah.

"Moga-moga kalau akreditasi tahun 2025 ini ituk A maneh, tahun 2026 kementerian isoh gawe kebijakan sing memudahkan nggo pelayanan uji khususnya sing bertempat neng daerah. APBD ne kan ora segede nggone Pusat," imbuhnya menutup curhatannya.

Menuju Era Blue Full Cycle

Bapak Gunawan, selaku Kasie TKSA, turut memberikan penguatan kepada timnya. Sambil sesekali membenarkan letak kacamatanya, beliau menyampaikan optimisme tim.

"Semoga dengan persiapan yang Dishub Klaten lakukan, kita bisa mendapatkan hasil maksimal dan memenuhi standar akreditasi dari Kementerian Perhubungan," tegas Gunawan.

Pertemuan daring tersebut menghasilkan beberapa poin krusial yang harus segera ditindaklanjuti. Salah satu yang paling mendesak adalah kewajiban penerapan aplikasi Blue Full Cycle secara menyeluruh mulai 2 Januari 2026 di seluruh kabupaten dan kota. Sistem ini menjadi syarat mutlak; daerah yang belum menerapkannya terancam tidak terakreditasi.

Pihak kementerian juga menekankan bahwa keberhasilan mencetak smartcard full cycle menjadi indikator utama kelulusan. Meskipun diakui masih banyak kendala teknis dan keluhan dari daerah terkait aplikasi ini, transformasi digital harus terus berjalan. Saat ini, tercatat baru sekitar 20 persen daerah yang berhasil menerapkan sistem ini secara penuh.

Selaras dengan Visi Klaten Maju, Mandiri, Sejahtera

Upaya keras jajaran Dishub Klaten ini bukan sekadar mengejar sertifikat. Hal ini selaras dengan Visi Misi Bupati Klaten tahun 2025, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Smart Governance) melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan Blue Full Cycle merupakan wujud nyata adaptasi Klaten menuju kota cerdas yang memberikan pelayanan publik transparan, cepat, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Bagi masyarakat yang memiliki keluhan, kritik, atau saran terkait pelayanan publik di Kabupaten Klaten, Pemerintah Daerah telah menyediakan kanal aduan yang mudah diakses. Silakan sampaikan aspirasi Anda melalui aplikasi LaporMasBup atau hubungi via WhatsApp di nomor 08567567333 atau 085712783670.

--

(ace/dishubklt)