Menuju Klaten Inklusif: Dishub Hadiri Workshop Pelayanan Publik Anti-Diskriminasi

KLATEN - Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri Workshop Penyusunan Modul Pelatihan Pelayanan Publik yang Responsif dan Sensitif Disabilitas yang diselenggarakan pada Rabu, 14 Agustus 2025, di Ruang Rapat Papringan Resto.

Destinawati, S.Kom, Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda, mewakili Dinas Perhubungan dalam kegiatan penting ini yang bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Amanat Perda Nomor 25 Tahun 2024

Salah satu hasil penting workshop adalah kewajiban bagi seluruh Perangkat Daerah yang memiliki pelayanan publik untuk melengkapi sarana dan prasarana yang responsif dan sensitif disabilitas. Hal ini sejalan dengan amanat Kepala Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas.

"Ini adalah komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, termasuk dalam mengakses layanan transportasi publik," ungkap narasumber workshop.

Empat Komponen Utama Pelayanan Inklusif

Workshop menghasilkan panduan bahwa penyediaan sarana dan prasarana yang responsif dan sensitif disabilitas harus memenuhi empat komponen utama:

1. Keselamatan (Safety)

Memastikan lingkungan dan fasilitas pelayanan aman bagi penyandang disabilitas dengan berbagai jenis keterbatasan.

2. Kemudahan (Ease)

Menyediakan akses yang mudah dijangkau dan tidak menyulitkan penyandang disabilitas dalam menggunakan layanan.

3. Kemandirian (Independence)

Memfasilitasi penyandang disabilitas untuk dapat menggunakan layanan secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada orang lain.

4. Kemanfaatan (Usability)

Memastikan fasilitas dan layanan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penyandang disabilitas.

Rencana Pelatihan Internal dan SOP

Hasil workshop juga menekankan pentingnya penyelenggaraan pelatihan internal di masing-masing perangkat daerah. Selain pelatihan, setiap instansi diharapkan menyusun dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme pelayanan yang ramah disabilitas.

"Kami menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) serta unit terkait lainnya untuk implementasi program pelatihan ini," jelas peserta workshop.

Penerapan Prinsip 3S: Salam, Senyum, dan Sapa

Workshop juga menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip pelayanan 3S (Salam, Senyum, dan Sapa) bagi seluruh petugas pelayanan publik. Prinsip ini harus diterapkan secara konsisten tanpa membedakan antara pengguna layanan disabilitas dan non-disabilitas.

"Setiap petugas pelayanan publik harus memberikan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif kepada semua pengguna layanan, termasuk penyandang disabilitas," tegas materi workshop.

Komitmen Dishub Klaten untuk Transportasi Inklusif

Keikutsertaan Dinas Perhubungan dalam workshop ini menunjukkan keseriusan institusi dalam mewujudkan sistem transportasi yang inklusif. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan transportasi publik, Dishub Klaten memiliki peran strategis dalam memastikan aksesibilitas transportasi bagi seluruh masyarakat.

Hasil workshop ini akan menjadi acuan bagi Dishub Klaten dalam:

• Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan pelayanan ramah disabilitas

• Mengembangkan fasilitas transportasi yang aksesibel

• Menyusun SOP pelayanan yang sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas

• Menerapkan standar pelayanan yang inklusif di seluruh unit pelayanan

Sobat Darat, inilah wujud komitmen nyata Dishub Klaten dalam memberikan pelayanan terbaik untuk semua! Mari kita dukung upaya menciptakan transportasi yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Pantau terus perkembangan program-program inovatif Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten melalui website resmi dan media sosial kami

(ace/dishubklt)