Klaten Tingkatkan Kompetensi ASN! Dinas Perhubungan Ikuti Bimtek E-Purchasing Katalog V-6 untuk Pengadaan Barang/Jasa yang Lebih Transparan

Dinas Perhubungan Klaten Ikuti Bimbingan Teknis E-Purchasing Katalog V-6: Komitmen pada Transparansi dan Efisiensi Pengadaan

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten telah mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Versi 6 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Klaten. Kegiatan pelatihan berlangsung pada tanggal 28-30 Oktober 2025 di Adhiwangsa Hotel and Convention Solo dan melibatkan 70 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Klaten.

Dinas Perhubungan mengutus dua peserta dari bidang strategis: Sdr. Muhammad Mas'ud dari Bidang Lalu Lintas dan Bp. Irawan dari Bidang Angkutan. Kehadiran kedua perwakilan ini menunjukkan komitmen Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog yang modern dan transparan.

Pentingnya E-Purchasing Katalog Versi 6

E-Purchasing Katalog Versi 6 merupakan sistem pengadaan barang dan jasa yang revolusioner untuk sektor publik. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah berjalan dengan prinsip-prinsip:

• Efektifitas — Pengadaan yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan aktual

• Efisiensi — Penggunaan anggaran yang optimal tanpa pemborosan

• Transparansi — Proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

• Akuntabilitas — Kejelasan tanggung jawab dan hasil yang terukur

Sistem e-katalog V-6 adalah evolusi dari sistem sebelumnya, yang memiliki fitur-fitur peningkatan yang signifikan dalam kemudahan penggunaan, integrasi data, dan kontrol kualitas terhadap pengadaan pemerintah.

Materi Bimbingan Teknis yang Dibahas

Bimtek Pelaksanaan E-Purchasing Katalog V-6 mencakup materi-materi komprehensif yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para peserta:

1. Kebijakan Katalog Elektronik V-6

Peserta mendapatkan edukasi tentang landasan hukum dan kebijakan nasional yang mengatur penggunaan katalog elektronik:

• Regulasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) sebagai otoritas tertinggi dalam pengadaan publik

• Standar nasional untuk e-katalog yang harus dipatuhi oleh semua instansi

• Tujuan strategis dari implementasi E-Purchasing V-6 dalam ekosistem pengadaan pemerintah

• Kepatuhan dan compliance yang diharapkan dari setiap pengguna sistem

2. Materi Persiapan Implementasi E-Purchasing

Bagian ini fokus pada tahapan praktis persiapan institusional sebelum menggunakan sistem e-katalog:

• Persiapan infrastruktur IT — Memastikan sistem jaringan, server, dan workstation siap mendukung

• Persiapan data awal — Inputisasi data kebutuhan barang/jasa, vendor, dan harga acuan

• Pelatihan pengguna — Edukasi kepada seluruh pejabat pengadaan dan pengguna potensial

• Integrasi dengan sistem akuntansi — Sinkronisasi dengan SIMKEU dan sistem keuangan daerah

• Mekanisme back-up dan disaster recovery — Keamanan data dan kontinuitas bisnis

3. Metode Negosiasi Katalog V-6

Negosiasi katalog merupakan komponen krusial dalam pengadaan modern yang peserta pelajari:

• Strategi negosiasi dengan vendor untuk mendapatkan harga terbaik dan kualitas optimal

• Teknik komunikasi negosiasi yang profesional dan sesuai standar etika

• Penetapan kriteria evaluasi yang fair dan transparan untuk setiap penawaran

• Pengelolaan bid/penawaran dalam sistem e-katalog

• Dokumentasi proses negosiasi untuk keperluan audit dan akuntabilitas

4. Katalog Mini Kompetisi dan Kepka LKPP

Mini kompetisi adalah mekanisme pengadaan dengan skala lebih kecil namun tetap kompetitif:

• Pengertian mini kompetisi dan kapan mekanisme ini digunakan

• Prosedur Kepka LKPP (Keputusan Kepala LKPP) yang mengatur mini kompetisi

• Persiapan dokumen mini kompetisi dalam sistem e-katalog

• Evaluasi penawaran mini kompetisi secara adil dan transparan

• Penetapan pemenang dan penerbitan kontrak melalui sistem

Pesan Dinas Perhubungan: Komitmen pada Modernisasi dan Transparansi

Keikutsertaan Dinas Perhubungan dalam bimtek e-purchasing menunjukkan komitmen yang jelas terhadap modernisasi sistem pengadaan dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik.

Dinas Perhubungan percaya bahwa sistem e-katalog V-6 adalah langkah maju yang penting untuk memastikan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan transportasi dan lalu lintas Klaten:

• Dilakukan dengan standar profesional tertinggi

• Mengutamakan nilai uang terbaik (value for money)

• Didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas

• Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Klaten

Ajakan untuk Stakeholder

Dinas Perhubungan mengajak semua pihak untuk mendukung implementasi sistem pengadaan modern ini:

Untuk Mitra Bisnis dan Vendor:

• Bersiaplah untuk berkompetisi di platform e-katalog yang transparan dan profesional

• Formalkan penawaran dengan dokumentasi yang lengkap dan data yang akurat

• Tingkatkan kualitas layanan untuk memenuhi ekspektasi sistem pengadaan modern

Untuk Masyarakat dan Media:

• Meninjau transparansi pengadaan barang dan jasa melalui portal e-katalog

• Memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan

• Mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan tata kelola keuangan publik

Untuk Instansi Pemerintah Lainnya di Klaten:

• Bersama-sama mempercepat implementasi e-purchasing di lingkungan pemerintah daerah

• Berbagi pembelajaran dan best practices dalam penggunaan sistem

• Berkontribusi pada ekosistem pengadaan yang sehat dan profesional

Kesimpulan

Bimbingan Teknis Pelaksanaan E-Purchasing Katalog V-6 yang diikuti Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten merupakan investasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan modernisasi sistem manajemen. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, Dinas Perhubungan siap untuk mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa dengan standar yang lebih tinggi, lebih transparan, dan lebih efisien.

Ini adalah bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam membangun tata kelola pemerintah yang baik dan layanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat.

(ace/dishubklt)