Percepat Reformasi Tata Parkir: Dinas Perhubungan Selenggarakan Rapat Koordinasi Bersama Wakil Bupati Wujudkan Pengelolaan Parkir Profesional & Teratu

Dishub Klaten Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Parkir Melalui Rapat Koordinasi Bersama Wakil Bupati

Klaten – Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Wilayah Kabupaten Klaten pada Kamis, 20 November 2025 pukul 09.30-Selesai di Ruang Rapat B2 Pemda Kabupaten Klaten. Kegiatan strategis ini dipimpin oleh Wakil Bupati Klaten dan melibatkan berbagai stakeholder penting dalam ekosistem manajemen parkir di Kabupaten Klaten.

Kehadiran jajaran pejabat struktural Dinas Perhubungan menunjukkan komitmen serius terhadap pengelolaan parkir yang lebih profesional, teratur, dan berkelanjutan. Rapat koordinasi ini merupakan wujud nyata upaya reformasi dan peningkatan kualitas layanan parkir di tingkat kabupaten.

Latar Belakang: Pentingnya Reformasi Pengelolaan Parkir

Pengelolaan parkir tepi jalan umum merupakan salah satu aspek krusial dari manajemen lalu lintas dan transportasi di perkotaan. Dengan meningkatnya volume kendaraan dan kompleksitas perkotaan, pengelolaan parkir yang baik menjadi fondasi penting untuk menciptakan kota yang tertib, lancar, dan nyaman.

Permasalahan Pengelolaan Parkir di Kabupaten Klaten:

Volume Parkir yang Terus Meningkat
Dengan pertumbuhan kendaraan yang signifikan, tempat parkir tepi jalan umum semakin penuh dan rentan terhadap penyalahgunaan.

Inkonsistensi Tarif dan Pengelolaan
Adanya perbedaan tarif dan sistem pengelolaan antar lokasi yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan ketidakadilan dalam pembagian hasil.

Permasalahan Disiplin Juru Parkir
Beberapa juru parkir masih belum sepenuhnya profesional dalam melaksanakan tugas mereka, sehingga memberikan citra negatif bagi layanan parkir.

Kurangnya Pengawasan dan Kontrol
Pengawasan terhadap pengelolaan parkir masih perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Manajemen Keuangan yang Lemah
Sistem pencatatan, pelaporan, dan audit keuangan pengelolaan parkir perlu diperkuat.

Tujuan Rapat Koordinasi Pengelolaan Parkir

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum memiliki beberapa tujuan strategis:

1. Sinkronisasi Kebijakan dan Regulasi
Memastikan semua pihak memahami dan menerapkan kebijakan yang sama dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum.

2. Peningkatan Profesionalisme Juru Parkir
Memberikan pemahaman mendalam kepada juru parkir tentang etika profesi, disiplin kerja, dan standar layanan yang diharapkan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
Membangun sistem pengelolaan parkir yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

4. Penegakan Regulasi dan Pengendalian
Memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian operasional pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan.

5. Harmonisasi Stakeholder
Menciptakan sinergi positif antara pemerintah, pengelola parkir, juru parkir, dan masyarakat dalam ekosistem parkir yang sehat.

6. Optimalisasi Pendapatan Daerah
Memastikan bahwa pengelolaan parkir berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah.

7. Peningkatan Kepuasan Masyarakat
Menciptakan layanan parkir yang aman, nyaman, teratur, dan memuaskan bagi masyarakat pengguna.

Peserta dan Stakeholder Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi Pengelolaan Parkir melibatkan representasi dari berbagai tingkat dan sektor pemerintahan:

Tingkat Pimpinan Daerah:

• Wakil Bupati Klaten (Pemimpin Kegiatan)

Tingkat Struktural Setda:

• Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Narasumber)

Tingkat Penegakan Hukum dan Keamanan:

• Kapolres Klaten (Polisi Resor Klaten)

• Kepala Kejaksaan Negeri Klaten

• Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten

Tingkat Keuangan Daerah:

• Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)

Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten:

• Kepala Dinas Perhubungan

• Sekretaris Dinas Perhubungan

• Kepala Bidang Lalu Lintas

• Kepala Bidang Angkutan

• Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Perparkiran

• Kepala Seksi AOBT
• Kasubag Umpeg

• Staff Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Perparkiran

Pengelola Parkir Tepi Jalan Umum (20+ Entitas):

• CV Baik-Baik Saja

• CV Tiga Putra Widya

• CV Karya Sampurna

• KPRI Kerta Raharja

• CV Sekar Sakti

• CV Sartika Gangsar Prakasa

• CV Sumber Rejeki 2

• PT Rekinsa Bimantara Makmur

• CV Sumber Barokah

• CV Nderek Kersane Gusti

• CV Dwi Berkah

• CV Kreteg Telu Abadi

• CV Berlian Jaya

• CV Job Kontruksi Jaya

• CV Brahma Gemilang

• CV Gambate Lokal Koi

• CV Setya Jaya Abadi

• Dan pengelola parkir lainnya

Stakeholder Pendukung:

• Perwakilan industri dan bisnis terkait

• Tokoh masyarakat dan komunitas pengguna parkir

Formasi Delegasi Dinas Perhubungan: Representasi Komprehensif

Kehadiran jajaran pejabat struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dalam rapat koordinasi menunjukkan komitmen penuh terhadap pengelolaan parkir:

1. Kepala Dinas Perhubungan

• Sebagai pimpinan institusi yang membawa visi transformasi pengelolaan parkir

• Mewakili Dishub dalam forum strategis kabupaten

• Menyampaikan kebijakan dan arahan strategis pengelolaan parkir

2. Sekretaris Dinas Perhubungan

• Menangani aspek administratif dan koordinasi internal

• Memastikan implementasi keputusan rapat di level operasional

• Mengelola dokumentasi dan follow-up keputusan yang diambil

3. Kepala Bidang Lalu Lintas

• Mewakili aspek regulasi dan kebijakan lalu lintas

• Mengintegrasikan pengelolaan parkir dengan manajemen lalu lintas secara keseluruhan

• Memastikan koordinasi lintas bidang yang harmonis

4. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Perparkiran

• Sebagai penanggung jawab langsung operasional pengelolaan parkir

• Membawa data dan realitas lapangan tentang kondisi pengelolaan parkir

• Menyampaikan tantangan dan solusi pengelolaan parkir sehari-hari

5. Staff Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Perparkiran

• Memberikan dukungan teknis dan administratif

• Menyiapkan data dan analisis lapangan

• Mendokumentasikan keputusan dan tindak lanjut rapat

Agenda dan Materi Rapat Koordinasi

Berdasarkan sifat rapat dan peserta yang hadir, beberapa topik pembahasan yang kemungkinan disampaikan dalam rapat koordinasi adalah:

1. Evaluasi Pengelolaan Parkir 2025

• Review performa pengelolaan parkir selama tahun berjalan

• Analisis pencapaian target dan kendala yang dihadapi

• Identifikasi best practices dan lessons learned

2. Pemahaman Regulasi dan Standar Pengelolaan Parkir

• Sosialisasi Peraturan Daerah dan kebijakan pengelolaan parkir

• Pemahaman kode etik dan standar pelayanan juru parkir

• Arahan tentang prosedur pengelolaan parkir yang benar

3. Transparansi Finansial dan Akuntabilitas

• Penyampaian laporan keuangan pengelolaan parkir

• Penjelasan sistem pembagian hasil parkir

• Mekanisme audit dan pengawasan keuangan parkir

4. Disiplin dan Profesionalisme Juru Parkir

• Standar perilaku dan etika juru parkir

• Pengendalian dan sanksi terhadap juru parkir yang melanggar

• Program pelatihan dan pengembangan kapabilitas juru parkir

5. Pengendalian Operasional dan Pengawasan

• Mekanisme pengawasan pengelolaan parkir oleh Dishub

• Sistem pelaporan dan evaluasi kinerja pengelola

• Prosedur penanganan keluhan dan pengaduan pengguna parkir

6. Koordinasi dengan Penegak Hukum

• Peran Polres, Kejaksaan, dan Satpol PP dalam penegakan regulasi parkir

• Mekanisme penanganan pelanggaran parkir

• Sinergi dalam penertiban parkir ilegal

7. Rencana Pengembangan Pengelolaan Parkir 2026

• Target dan strategi pengelolaan parkir ke depan

• Rencana peningkatan infrastruktur parkir

• Inovasi dan modernisasi sistem pengelolaan parkir

Signifikansi Kehadiran Wakil Bupati

Fakta bahwa rapat koordinasi dipimpin oleh Wakil Bupati Klaten menunjukkan beberapa hal penting:

✅ Prioritas Pemerintah Daerah
Pengelolaan parkir adalah isu yang mendapat perhatian dari tingkat pimpinan daerah.

✅ Komitmen pada Reformasi Administrasi
Wakil Bupati menunjukkan komitmen pada transformasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

✅ Penegakan Kebijakan
Kehadiran Wakil Bupati memperkuat posisi dan otoritas dari keputusan yang akan diambil.

✅ Sinergi Lintas Sektor
Koordinasi dengan stakeholder kunci memerlukan keterlibatan pimpinan daerah untuk hasil yang optimal.

✅ Akuntabilitas Publik
Menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah serius mengatasi masalah pengelolaan parkir.

✅ Dukungan Eksekutif
Kehadiran Wakil Bupati menunjukkan dukungan penuh dari tingkat pimpinan eksekutif daerah.

Penutup: Komitmen Berkelanjutan

Rapat Koordinasi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Wilayah Kabupaten Klaten pada 20 November 2025 merupakan langkah konkret dari Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dalam mewujudkan pengelolaan parkir yang lebih baik, profesional, dan berkelanjutan.

Dengan dukungan penuh dari Wakil Bupati, Asisten, dan seluruh stakeholder terkait, Dishub Klaten optimis dapat mencapai target reformasi pengelolaan parkir yang akan memberikan manfaat signifikan bagi Kabupaten Klaten, terutama dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib, lancar, dan nyaman.

Komitmen ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah Kabupaten Klaten serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah.

"Pengelolaan Parkir yang Profesional adalah Investasi untuk Kota yang Lebih Tertib dan Sejahtera!"

--

(ace/dishubklt)