Dishub Klaten Ikut Workshop AKSARA 2026 , Aksi Nyata Kurangi Emisi Karbon Sektor Transportasi

Dinas Perhubungan Klaten turut serta dalam Workshop Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon (AKSARA) 2026 bersama Bappenas dan seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Simak langkah konkret Dishub Klaten untuk menekan emisi GRK sektor transportasi.

Dishub Klaten Ikut Workshop AKSARA 2026 , Aksi Nyata Kurangi Emisi Karbon Sektor Transportasi
Dishub Klaten Ikut Workshop AKSARA 2026 , Aksi Nyata Kurangi Emisi Karbon Sektor Transportasi
Dishub Klaten Ikut Workshop AKSARA 2026 , Aksi Nyata Kurangi Emisi Karbon Sektor Transportasi
Dishub Klaten Ikut Workshop AKSARA 2026 , Aksi Nyata Kurangi Emisi Karbon Sektor Transportasi
Dishub Klaten Ikut Workshop AKSARA 2026 , Aksi Nyata Kurangi Emisi Karbon Sektor Transportasi

Dishub Klaten Ikut Workshop AKSARA 2026: Satu Klik untuk Bumi yang Lebih Dingin

Bukan sekadar rapat virtual biasa. Lewat Workshop AKSARA, Dishub Klaten ambil bagian dalam gerakan besar menurunkan emisi karbon dari sektor transportasi , langsung dari layar Zoom, langsung berdampak ke udara yang kita hirup.

Senin pagi (09/02/2026) terasa berbeda bagi tim Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Bukan karena cuaca Klaten yang sedang cerah-cerahnya, tapi karena layar laptop di ruang kerja menampilkan wajah-wajah familiar dari seluruh Jawa Tengah, mulai dari Brebes sampai Jepara, dari Cilacap hingga Kudus. Semuanya terhubung dalam satu misi: menyelamatkan bumi lewat data.

Hari itu, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menggelar Workshop Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Aksi Pembangunan Rendah Karbon Tahun 2026 secara hybrid. Diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai VI-A BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pemuda 127-133 Semarang , sekaligus terhubung daring via Zoom Meeting. Undangan resmi tercantum dalam Surat Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/54/BAPPEDA/2026.

Pesertanya? Bukan kaleng-kaleng. Seluruh Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah hadir bersama Sekretariat LCDI Kementerian PPN/Bappenas dan pelaku usaha yang terlibat aksi mitigasi.

Lalu, apa sih AKSARA itu?

Buat yang belum familiar, AKSARA bukan kitab kuno. AKSARA adalah singkatan dari Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia , sebuah platform digital buatan Kementerian PPN/Bappenas yang bisa diakses lewat pprk.bappenas.go.id/aksara. Bayangkan semacam "dashboard emisi karbon" versi nasional, di mana setiap daerah bisa melaporkan, memantau, dan mengevaluasi aksi-aksi nyata yang dilakukan untuk menekan gas rumah kaca.

Jadi begini alurnya: daerah input data aksi → Bappeda verifikasi → Sekretariat PPRK Bappenas validasi teknis → masuk rekapan nasional. Transparan, terukur, dan nggak bisa asal-asalan.

Target Besar: 93 Juta Ton CO₂e

Salah satu materi yang bikin peserta mengangguk serius datang dari Ratna Budiarti, S.T., M.Si., anggota Pokja Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah. Beliau memaparkan bahwa target penurunan emisi GRK Provinsi Jawa Tengah versi terbaru mencapai 93.133.372 Ton CO₂e secara kumulatif.

Dari angka jumbo itu, sebanyak 70.449.137 Ton CO₂e menjadi tanggung jawab daerah , Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kontribusi terbesar datang dari sektor Lahan (51,75%), disusul Pertanian (26,58%), Peternakan (13,46%), dan baru kemudian Energi termasuk Transportasi (6,86%).

Nah, di sinilah peran Dinas Perhubungan jadi krusial. Untuk sektor energi, 23,92% target penurunan emisi merupakan kewenangan daerah, khususnya dari sub-sektor transportasi. Artinya, apa yang Dishub Klaten lakukan di jalan raya , mulai dari manajemen lalu lintas, pengujian emisi kendaraan, hingga pengembangan transportasi publik , semuanya punya dampak langsung terhadap angka emisi karbon nasional.

Ketika Data Bisa "Blunder"

Workshop ini juga membuka mata soal pentingnya ketelitian data. Ratna Budiarti menyoroti beberapa kesalahan penginputan yang pernah terjadi di AKSARA. Salah satu yang bikin geleng-geleng kepala: ada daerah yang menginput Indeks Pertanaman sebesar 1.643 sehingga menghasilkan potensi penurunan emisi fantastis 2,95 miliar Ton CO₂e , angka yang jelas nggak masuk akal.

Untuk sektor transportasi sendiri, pengisian data manajemen parkir dan ATCS (Area Traffic Control System) seringkali menghasilkan kalkulasi yang sangat besar karena kesalahan input jumlah kendaraan dan trip per hari. Pesan tegas dari narasumber: Bappeda Kabupaten/Kota harus jadi verifikator pertama sebelum data naik ke level nasional.

"Harap memperhatikan satuan dalam pengisian data AKSARA," tegas Ratna dalam paparannya. Pesan sederhana, tapi dampaknya besar.

Fitur Baru: AKSARA x CONNECT

Kabar menarik datang dari Sekretariat LCDI Bappenas yang memperkenalkan fitur baru bernama AKSARA x CONNECT , sebuah model input aksi yang terintegrasi langsung dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Sekarang ada tiga cara melaporkan aksi di AKSARA:

  1. Pelaporan berdasarkan RKA , langsung tarik data dari rencana kegiatan tahunan instansi pemerintah

  2. Input manual , untuk aksi PRK dari pelaku lain seperti UMKM, Perumda, atau NGO

  3. Input dari SIPSN , data dari Sistem Informasi Persampahan Nasional yang sudah terintegrasi

Fitur AKSARA x CONNECT ini masih dalam tahap uji coba. Jadi kalau ada kendala, tenang, mekanisme pelaporan lama masih bisa dipakai.

Bencana Sumatera: Pengingat yang Menyakitkan

Di tengah paparan data dan teknis, ada momen yang membuat ruangan (virtual) hening sesaat. Ratna Budiarti menampilkan data bencana banjir bandang di Sumatera pada akhir November 2025. Curah hujan tercatat lebih dari 300 mm per hari ,10 hingga 40 kali lipat dari intensitas normal.

Penyebabnya? Kombinasi cuaca ekstrem dan 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang telah hilang antara 2016–2025 menurut data WALHI. Dari 2021 sampai 2024, 63% kehilangan tutupan pohon di Indonesia terjadi di hutan alam , total 1,7 juta hektare yang setara dengan 1,2 Gt emisi CO₂e.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah pengingat bahwa setiap ton karbon yang berhasil ditekan dari sektor transportasi di Klaten, sekecil apapun, punya makna besar dalam gambaran besar perubahan iklim.

Langkah Konkret Dishub Klaten ke Depan

Seusai paparan dan sesi diskusi, workshop dilanjutkan dengan desk teknis yang terbagi tiga kelompok. Dinas Perhubungan masuk dalam Desk 3: Sektor Energi dan Transportasi, dipandu oleh Sekretariat LCDI dengan pendamping Ria dan Irfin.

Beberapa PR yang dibawa pulang oleh tim Dishub Klaten dari workshop ini:

  • Melengkapi data aksi PRK sektor transportasi tahun 2025 ke dalam AKSARA , termasuk data manajemen lalu lintas, uji emisi kendaraan, dan program transportasi publik

  • Berkoordinasi dengan BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten sebagai verifikator pertama data sebelum divalidasi level nasional

  • Menyiapkan target penurunan emisi GRK sektor transportasi untuk RKPD Tahun Anggaran 2027

  • Memastikan akun AKSARA aktif , atau bikin baru lewat pprk.bappenas.go.id/aksara/accounts/signup kalau belum punya

Selaras dengan Visi Klaten Maju, Mandiri, Sejahtera

Partisipasi Dishub Klaten dalam Workshop AKSARA 2026 bukan sekadar absen di Zoom Meeting. Ini adalah komitmen nyata bahwa Kabupaten Klaten serius ambil bagian dalam pembangunan rendah karbon, selaras dengan visi Smart Green Transportation yang mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi.

Karena pada akhirnya, udara bersih di Klaten bukan tanggung jawab satu orang. Tapi dimulai dari satu klik data yang benar di AKSARA.

Bagi masyarakat yang memiliki keluhan, kritik, atau saran terkait pelayanan publik di Kabupaten Klaten, Pemerintah Daerah telah menyediakan kanal aduan yang mudah diakses. Silakan sampaikan aspirasi Anda melalui aplikasi LaporMasBup atau hubungi via WhatsApp di nomor 08567567333 atau 085712783670.

--

(ace/dishubklt)

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0