Jurang Data Difabel Terkuak, OPD Klaten Diminta Berbenah

Sebuah jurang angka yang menganga lebar terkuak di tengah ruang pertemuan Merapi Resto. Di satu sisi, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) 2025 mencatat lebih dari 80 ribu jiwa penyandang disabilitas di Klaten, namun sistem pendataan lokal AksiDifa justru baru memeluk sekitar 4 ribu jiwa. Ketimpangan data yang nyaris mencapai 95 persen ini menjadi tamparan keras sekaligus cambuk bagi puluhan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkumpul dalam Focus Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Kabupaten Klaten.

Pertemuan strategis yang digagas oleh Bapperida Kabupaten Klaten ini tak sekadar ajang kumpul-kumpul birokrat, melainkan upaya serius membedah karut-marut eksekusi program pemenuhan hak difabel. Selama ini, dokumen RAD PD 2024-2026 sering kali belum diterjemahkan secara optimal, terbukti dari masih banyaknya isu disabilitas yang belum terintegrasi secara eksplisit dalam dokumen perencanaan di sejumlah OPD. Akibatnya, perencanaan dan eksekusi di lapangan kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang utuh dan komprehensif.

"Dibutuhkan kerangka kerja yang lebih operasional untuk menerjemahkan rencana strategis agar ada konsistensi antara perencanaan, program, penentuan sasaran, dan monitoring program," tegas Pj Sekda Klaten saat memaparkan kerangka evaluasi. Merespons hal tersebut, seluruh OPD yang hadir dimohon untuk segera membedah dan mengevaluasi ulang program kerja masing-masing di dalam kerangka RAD PD agar pembangunan inklusif dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.

Selain masalah integrasi birokrasi, isu yang dibedah dalam FGD juga menyentuh langsung denyut nadi keseharian para penyandang disabilitas. Berbagai persoalan krusial seperti 1.737 difabel yang kesulitan mobilitas ke fasilitas kesehatan, ribuan usia produktif yang tidak bekerja, hingga minimnya jaminan perlindungan sosial turut mewarnai panasnya diskusi lintas instansi ini. Hal ini membuktikan bahwa jika data sasaran dan koordinasi masih meleset, jaring pengaman sosial dan program pemberdayaan ekonomi tentu rentan salah sasaran.

Evaluasi besar-besaran ini kini menjadi ujian nyali nyata bagi Pemkab Klaten. Janji pembangunan inklusif tak akan pernah bernyawa selama ego sektoral dan perencanaan yang tumpang tindih masih dipelihara; karena inklusivitas sejati baru benar-benar tercipta ketika tak ada satu pun warga rentan yang sengaja ditinggalkan dalam senyap.

--

(ace/dishubklt)