Angka ketimpangan gender di Kabupaten Klaten ternyata berhasil ditekan hingga menyentuh skor 0,19 pada tahun 2024, jauh mengungguli rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Namun, di balik angka memukau tersebut, partisipasi perempuan di parlemen dan sumbangan pendapatan mereka justru masih tertatih di angka yang mengkhawatirkan. Kenyataan ironis inilah yang menjadi tamparan sekaligus pemacu puluhan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat berkumpul membedah rapor kinerja mereka secara blak-blakan di Aula DISSOSP3APPKB.
Untuk merespons ketimpangan yang masih tersisa, Pemerintah Kabupaten Klaten secara khusus menggelar evaluasi bertajuk Refleksi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Acara yang mempertemukan berbagai pimpinan dinas dan camat ini bukan sekadar rutinitas kumpul-kumpul, melainkan ruang bedah strategis untuk menguji seberapa peka program pemerintah terhadap kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan. "PUG ditujukan mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia," tegas Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, pakar kebijakan publik UNS yang membedah langsung data di hadapan peserta.
Prof. Ismi memaparkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Klaten yang tertahan di angka 73,04 menjadi pekerjaan rumah terbesar yang harus digarap keroyokan. Solusi konkretnya adalah menuntut setiap instansi untuk menyusun perencanaan terintegrasi melalui Gender Action Budget (GAB). Artinya, ke depan setiap rupiah dari APBD harus dikawal sejak masa perencanaan hingga pengawasan agar tidak ada lagi kebijakan "buta gender" atau sekadar salin-tempel dari tahun sebelumnya tanpa membedah akses, partisipasi, kontrol, dan manfaatnya (APKM).
Perubahan sistemik menuju keadilan gender jelas tidak akan terjadi secara instan hanya lewat diskusi di ruang rapat. Kini, bola panas berada di tangan setiap OPD di Klaten untuk membuktikan bahwa anggaran responsif gender bukanlah sekadar jargon pelengkap dokumen, melainkan komitmen nyata untuk meruntuhkan tembok diskriminasi di tengah masyarakat.
Berikut adalah materi PUG yang disampaikan narasumber
Materi PUG 1
Materi PUG 2
--
(ace/dishubklt)
