Rapor Kebijakan Klaten Dievaluasi, Waktu Revisi Kian Mepet

Tumpukan dokumen dan rentetan laporan kinerja rupanya belum cukup untuk memuaskan standar ketat Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Di Ruang Rapat Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten, nuansa serius mewarnai tahapan umpan balik (feedback) verifikasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Perwakilan dari berbagai instansi lintas sektoral kini berpacu dengan waktu untuk melengkapi bukti otentik yang menopang klaim keberhasilan kebijakan daerah.

Sorotan tajam salah satunya mengarah pada kebijakan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Meski beberapa instrumen seperti laporan telaahan dan pengawasan diklaim sudah relevan, tim verifikator nasional masih menemukan sejumlah celah administratif. "Kami membutuhkan bukti dukung yang lebih konkret, mulai dari foto dokumentasi pelaporan ke atasan, rekam jejak forum konsultasi publik sebelum tahun 2023, hingga Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan yang rupanya belum dilampirkan," urai catatan evaluasi yang diterima perwakilan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) & PJU Dinas Perhubungan Klaten.

Bukan sekadar urusan teknis di lapangan, tim penilai juga menguliti aspek evaluasi dan keselarasan aturan. Pemerintah daerah ditantang untuk berani menyodorkan bukti pengakuan dari lembaga independen atau dukungan dari unsur non-pemerintah terkait efektivitas kebijakan. Lebih jauh lagi, Bagian Hukum Pemkab Klaten juga mendapat pekerjaan rumah krusial untuk segera menyusun dokumen analisis kesesuaian regulasi yang benar-benar kredibel.

Waktu kini menjadi lawan utama bagi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Klaten. Seluruh perbaikan dan tambahan dokumen evidence ini wajib diunggah ke dalam sistem paling lambat sebelum Rabu, 28 Oktober 2026, yang menjadi gerbang penentuan nilai akhir. Gagal melengkapi kepingan puzzle administrasi ini sama saja dengan membiarkan rapor kualitas tata kelola kebijakan Klaten tertahan di angka medioker.

--

(ace/dishubklt)