Dengarkan Aspirasi Publik, Dinas Perhubungan Hadir di Public Hearing DPRD Klaten

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi kepada legislatif, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten menghadirkan perwakilan untuk mengikuti public hearing yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten. Acara berlangsung di Ruang Paripurna DPRD pada hari Kamis 13 November 2025 Pukul 20.00 WIB, mempertemukan berbagai stakeholder untuk membahas isu-isu perhubungan yang strategis.

Materi Pembahasan Strategis

Sesuai dengan undangan resmi DPRD Kabupaten Klaten, public hearing ini mengagendakan pembahasan mendalam terkait:

1. Evaluasi Pasal dan Penganggaran (Pasal 18 dan 21)

Diskusi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta evaluasi Pasal 127 dan Pasal 167 yang berkaitan dengan alokasi anggaran untuk infrastruktur dan layanan publik. Fokus pada efisiensi penggunaan dana daerah dan optimalisasi investasi pembangunan di sektor-sektor prioritas, khususnya transportasi dan infrastruktur jalan.

2. Hukum Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah (RPRD)

Pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang manajemen transportasi, sistem parkir, pengelolaan terminal, dan standar keselamatan lalu lintas. Rancangan ini bertujuan memperkuat dasar hukum penyelenggaraan layanan perhubungan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Rencana Pembangunan dan Evaluasi Kinerja

Presentasi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten untuk periode mendatang, dengan penekanan pada pengembangan infrastruktur transportasi, pemeliharaan jaringan jalan, peningkatan sistem penerangan jalan umum (PJU), serta program peningkatan keselamatan lalu lintas. Evaluasi kinerja dinas-dinas dalam pelaksanaan program tahun sebelumnya menjadi tolok ukur perencanaan tahun berikutnya.

4. Aspirasi dan Keluhan Publik

Forum ini membuka ruang bagi masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder untuk menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan keluhan terkait layanan transportasi publik, kondisi jalan, serta sistem infrastruktur perhubungan yang masih perlu ditingkatkan

Pentingnya Dialog Konstruktif

Public hearing merupakan manifestasi komitmen DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjalankan prinsip good governance. Melalui forum ini, diharapkan tercipta pemahaman bersama antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik.

Kehadiran berbagai dinas, termasuk Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara sektor transportasi, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyimak masukan langsung dari lapangan dan menyempurnakan program-program pembangunan untuk tahun-tahun mendatang.

Komitmen untuk Klaten yang Lebih Baik

Hasil diskusi dalam public hearing ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan arah kebijakan dan alokasi anggaran untuk sektor perhubungan dan infrastruktur. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan responsivitas terhadap setiap aspirasi masyarakat yang tersampaikan.

(ace/dishubklt)