Diseminasi RAD Disabilitas: Dishub Klaten Dapat Spotlight!

Selasa, 30 Desember 2025 – Aula Dissosp3appkb Klaten

Komite Disabilitas Kabupaten Klaten menggelar Diseminasi Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P2HPD) Tahun 2025. Acara yang berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai ini mengundang 60 peserta dari 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga vertikal, hingga organisasi masyarakat sipil.

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten diwakili oleh JF Pranata Komputer Muda dan Bapak Riko Dwi Santoso, A.Md.Tra (Petugas Transportasi Darat) berdasarkan Surat Tugas Nomor 800.1.11.1/1135/2025/24 yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan, Supriyono, S.Sos

Mengapa Monev Ini Penting?

Monitoring dan evaluasi ini bukan sekadar formalitas administratif. Komite Disabilitas menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, kerangka yang tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga menelaah konteks kebijakan, sumber daya yang tersedia, serta proses implementasi yang dijalankan.

Tujuan Monev:

• Menjamin keterlaksanaan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku
• Memberikan gambaran capaian, kesenjangan, serta tantangan dalam implementasi kebijakan dan program
• Menghasilkan rekomendasi berbasis data dan bukti untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang
• Mendorong lahirnya praktik pembangunan daerah yang benar-benar inklusif, adil, dan berkelanjutan

Hasil Evaluasi: Di Mana Posisi Klaten Sekarang?

1. Evaluasi KONTEKS (Context): Regulasi Sudah Oke 

Temuan Positif:

• Sebagian besar OPD telah mencantumkan program difabel dalam dokumen perencanaan (Renja/Renstra)
• Isu disabilitas mulai terintegrasi dalam perencanaan daerah
• Ada upaya untuk menyelaraskan program dengan regulasi perlindungan disabilitas tingkat nasional dan daerah

Catatan Kritis:

• Program masih bersifat umum dan belum spesifik pada kebutuhan ragam disabilitas tertentu
• Implementasi di tingkat teknis masih membutuhkan pedoman yang lebih konkret
• Ketersediaan data difabel masih banyak yang belum tersedia
• Identifikasi kebutuhan penyandang disabilitas masih bersifat normatif

Kesimpulan: Regulasi dan konteks kebijakan sudah solid, tapi eksekusi teknis masih perlu diperkuat.

2. Evaluasi INPUT (Input): INI DIA PROBLEM UTAMANYA! 

Anggaran Responsif Disabilitas:

• Masih ditemukan skor "0" pada beberapa entitas, menunjukkan program difabel belum memiliki alokasi anggaran khusus dalam APBD (masih bersifat insidental/donasi)
• Belum ada earmarking budget khusus untuk program disabilitas di sebagian besar OPD

SDM dan Kapasitas Pelaksana:

• Kebutuhan akan pelatihan bagi staf OPD mengenai etika berinteraksi dan pelayanan inklusif bagi difabel
• Belum ada kurikulum dan modul pelatihan standar untuk seluruh OPD

Sarana Prasarana dan Aksesibilitas:

• Ketersediaan fasilitas fisik (ramp, guiding block) masih belum merata di seluruh kantor pelayanan publik
• Dinas Perhubungan sudah ada wheelchair ramp di Terminal Tipe C, tapi masih perlu penambahan di terminal lain

Sistem Data Disabilitas:

TANTANGAN BESAR: Data belum terpilah secara detail berdasarkan jenis disabilitas dan gender

Pembaruan data belum dilakukan secara berkala oleh seluruh OPD

Kesimpulan: Input adalah bottleneck utama! Tanpa anggaran khusus, SDM terlatih, dan data valid, program sulit berjalan optimal.

3. Evaluasi PROSES (Process): Koordinasi Masih Lemah 

Implementasi Layanan dan Program:

• Pelaksanaan layanan masih terfokus pada pemberian bantuan sosial, belum sepenuhnya menyentuh pemberdayaan ekonomi atau aksesibilitas infrastruktur secara luas

Koordinasi Lintas OPD:

• Kerja sama formal (MoU) antar instansi untuk program disabilitas masih minim
• Sinergi antar sektor perlu ditingkatkan agar layanan tidak tumpang tindih

Partisipasi Bermakna:

• Pelibatan organisasi penyandang disabilitas (OPD/DPO) dalam forum konsultasi publik sudah mulai terlihat namun seringkali masih bersifat formalitas

Mekanisme Pengaduan:

• Saluran pengaduan khusus yang aksesibel bagi difabel (misal: layanan video call untuk tunarungu) masih terbatas

Kesimpulan: Proses implementasi masih parsial dan belum terkoordinasi secara sistematis lintas sektor.

4. Evaluasi PRODUK/HASIL (Product): Dampak Jangka Pendek Ada, Jangka Panjang Belum 

Capaian Pemenuhan Hak

• Peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang terjangkau layanan dasar, namun cakupannya belum mencapai 100% dari data yang ada

Dampak terhadap Kualitas Hidup:

• Program telah memberikan bantuan jangka pendek, namun dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi masih rendah

Efektivitas dan Keberlanjutan:

• CATATAN KRITIS: Berdasarkan data, banyak program yang belum memiliki evaluasi formal untuk mengukur dampak perubahan kondisi difabel secara berkelanjutan

Kesimpulan: Program menghasilkan output, tapi belum menghasilkan outcome yang transformatif untuk kemandirian jangka panjang.

Mengapa Aksesibilitas Transportasi Krusial?

Transportasi adalah enabler bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Tanpa transportasi yang aksesibel:

• Penyandang disabilitas sulit mengakses sekolah/kampus
• Kesempatan kerja terbatas karena sulit mobilitas
• Akses kesehatan terhambat
• Partisipasi sosial dan politik rendah

Oleh karena itu, Dinas Perhubungan punya peran strategis dalam mewujudkan Klaten Inklusif. Progres yang sudah dicapai (SOP dan wheelchair ramp) harus dilanjutkan dengan akselerasi program lainnya (pelatihan staf, data pengguna, replikasi fasilitas).

Penutup

Komite Disabilitas Kabupaten Klaten melalui Ketua Eko Swasto AS, S.Pd berkomitmen untuk terus melakukan monitoring dan advokasi agar implementasi RAD Disabilitas berjalan optimal. Kolaborasi antara Komite Disabilitas, Bapperida, OPD, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan Klaten Inklusif.

Mari kita wujudkan Klaten yang tidak hanya keren, tapi juga inklusif untuk semua!

--

(ace/dishubklt)