Desk Kemiskinan 2026: Dishub Klaten Petakan Peran Transportasi dalam Pengentasan Kemiskinan

Enam sub kegiatan Dishub Klaten resmi tertagging tematik kemiskinan di RKPD 2026. Satu sub kegiatan lagi segera ditindaklanjuti dalam SIPD setelah Desk Kemiskinan bersama Bapperida di Diskominfo.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten tidak hanya berbicara soal bantuan sosial. Infrastruktur dan layanan transportasi juga memegang peran penting. Itulah yang dibahas dalam Desk Kemiskinan Kabupaten Klaten Tahun 2026 yang digelar oleh Bapperida Kabupaten Klaten di Ruang Rapat Diskominfo Lantai 2, Senin (19/1/2026).

Melalui surat undangan bernomor B/400.9.14/41/2026/31, Bapperida meminta setiap perangkat daerah menugaskan pejabat atau staf yang membidangi isu kemiskinan untuk hadir. Dinas Perhubungan mendapat jadwal desk pada pukul 14.15–14.30 WIB, dengan kewajiban mengisi terlebih dahulu data dukung penanggulangan kemiskinan melalui tautan [https://tinyurl.com/Kemiskinan-2026](https://tinyurl.com/Kemiskinan-2026).

Dari Dishub Klaten, hadir JFT Pranata Komputer Muda Sekretariat dan Bapak Riko Dwi S dari Seksi AOBT Bidang Angkutan sebagai wakil yang memaparkan peran sektor perhubungan dalam menurunkan angka kemiskinan di Klaten.

Enam Sub Kegiatan Dishub Masuk Tematik Kemiskinan

Dalam forum desk, Dishub Klaten memaparkan bahwa terdapat enam sub kegiatan yang sudah tertagging tematik kemiskinan di dalam RKPD 2026, yaitu:

1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
6. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Enam sub kegiatan ini menunjukkan bahwa transportasi bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga soal akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pusat ekonomi, dan kesempatan kerja , faktor-faktor yang sangat erat kaitannya dengan penurunan kemiskinan.

Satu Sub Kegiatan Belum Tertagging di SIPD: Segera Dikoordinasikan

Dari enam sub kegiatan tersebut, terdapat satu sub kegiatan yang belum masuk tagging tematik kemiskinan di SIPD, yaitu:

"Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota."

Padahal, kegiatan ini berkontribusi penting pada keselamatan dan kelayakan pengemudi angkutan, yang berpengaruh langsung pada keamanan perjalanan masyarakat berpenghasilan rendah dan keberlanjutan usaha sektor transportasi rakyat.

Hasil desk menyepakati bahwa sub kegiatan ini segera dikoordinasikan dengan Tim Kemiskinan Bapperida Kabupaten Klate untuk dilakukan penyesuaian tagging di SIPD, agar seluruh peran Dishub dalam tematik kemiskinan tercermin utuh dalam dokumen perencanaan resmi.

Mudik Gratis dan Verifikasi Warga Miskin

Salah satu poin penting lain yang muncul dalam Desk Kemiskinan adalah program mudik lebaran gratis yang selama ini menjadi bagian dari layanan Dishub. Dalam forum, disepakati bahwa:

 - Dishub Klaten harus segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait verifikasi data penumpang 

- Penumpang yang masuk dalam kategori warga miskin perlu diidentifikasi dengan lebih tepat agar program benar-benar menyasar kelompok sasaran yang diutamakan 

- Koordinasi dilakukan secara formal melalui surat resmi via aplikasi Srikandi dan harus diselesaikan sebelum tanggal 21 Januari 2026

 Langkah ini diharapkan membuat program mudik gratis semakin tepat sasaran dan memberikan dampak lebih kuat bagi keluarga berpenghasilan rendah yang ingin pulang kampung pada masa lebaran.

Aktivitas “Real Tidak Langsung”: Tidak Wajib KAK Kemiskinan

Dalam diskusi teknis, Bapperida juga menegaskan bahwa enam sub kegiatan Dishub yang tertagging kemiskinan di RKPD 2026 tergolong sebagai aktivitas “Real Tidak Langsung”. Artinya:

- Kegiatan tersebut mendukung penanggulangan kemiskinan secara tidak langsung, melalui peningkatan akses, keselamatan, dan konektivitas 

- Untuk jenis aktivitas ini, tidak diwajibkan penyusunan*Kerangka Acuan Kerja (KAK) khusus penanggulangan kemiskinan

- Dishub juga tidak diwajibkan menyusun data terperinci penerima bantuan kemiskinan, karena sifat kegiatannya bukan bantuan langsung per individu/keluarga

Meskipun demikian, Dishub Klaten tetap didorong untuk memperkuat narasi dan data dukung bagaimana layanan transportasi dan infrastruktur jalan yang dikelola ikut menurunkan beban biaya hidup warga miskin, membuka akses kerja, dan mempermudah mobilitas masyarakat.

Batas Waktu Revisi Matriks: 21 Januari 2026

Sebagai tindak lanjut akhir, Bapperida meminta seluruh perangkat daerah untuk:

- Memperbaiki dan merevisi matriks penanggulangan kemiskinan hasil desk 

- Mengumpulkan hasil revisi tersebut paling lambat tanggal 21 Januari 2026

- Penyerahan dilakukan kepada Tim Kemiskinan Bapperida Kabupaten Klaten (Mbak Mitha)

Dishub Klaten menyatakan siap memenuhi tenggat waktu tersebut, sekaligus memastikan bahwa seluruh data dan tagging kemiskinan di dokumen perencanaan selaras antara RKPD dan SIPD.

Transportasi dan Kemiskinan: Angka Boleh Rumit, Tujuan Tetap Sederhana

Desk Kemiskinan 2026 ini kembali menegaskan bahwa:

- Jalan yang lebih baik mempermudah warga miskin mengakses sekolah, puskesmas, dan pasar 

- Angkutan umum yang terjangkau dan aman mengurangi beban biaya hidup dan memberi kesempatan kerja lebih luas 

- Terminal dan jaringan trayek yang tertata membantu menghubungkan desa-desa dengan pusat pertumbuhan ekonomi di kota

Mungkin angka-angka di dokumen terlihat rumit, RKPD, SIPD, tagging, matriks, indikator. Namun pada akhirnya, tujuan besarnya sederhana : memastikan kebijakan transportasi di Klaten benar-benar berpihak pada warga yang paling rentan .

Dengan kehadiran JFT Pranata Komputer Muda Sekretariat dan Bapak Riko Dwi S dari Sie AOBT di forum desk ini, Dishub Klaten menunjukkan komitmen bahwa isu kemiskinan bukan hanya milik dinas sosial, tetapi tanggung jawab bersama, termasuk sektor perhubungan.

---

(ace/dishubklt)