Tim Monev Keorganisasian Tegur Dishub Klaten: Catat Digital Pengaduan & Segera Renovasi Front Office!

Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten riuh dengan diskusi saat Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keorganisasian Sekretariat Daerah Klaten menggelar visitasi, Rabu (22/10/2025). Kegiatan ini bertujuan menilai pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub Klaten sesuai standar pelayanan publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dipimpin oleh Rina Nugraha Wahyuning Dewi, Ketua tim internal evaluator yang terdiri dari lima orang evaluator menguji enam aspek kinerja: konsultasi dan pengaduan, inovasi pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, serta perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Sementara itu, perwakilan Dishub Klaten hadir lengkap mulai Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Kepala Seksi Angkutan Orang, Barang, dan Terminal hingga JFT Prakom serta Admin RENSTRA OPD.

Dari sesi paparan, terungkap bahwa forum konsultasi publik sudah tersedia, tetapi catatan tindak lanjut pengaduan belum terintegrasi digital. Tim menekankan pentingnya menerapkan aplikasi e-pengaduan terpusat agar seluruh laporan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan transparan

Aspek inovasi pelayanan juga mendapat sorotan. Beberapa ide baru telah diuji coba, namun dokumentasi dan promosi internal masih minim. Evaluator mendorong pihak Dishub menggelar workshop bulanan dan memanfaatkan papan informasi digital untuk menyebarluaskan inovasi kepada staf dan masyarakat.

Dalam hal profesionalisme, kode etik sudah tersosialisasi, namun pelatihan lanjutan SPBE bagi pegawai perlu dijadwalkan rutin. Sementara itu, fasilitas front office (layanan satu pintu) dikritik masih kurang nyaman—ruang tunggu sempit dan aksesibilitas belum memadai. Rencana renovasi minimal untuk meningkatkan kenyamanan disepakati menjadi rekomendasi utama.

Integrasi data antarsistem e-lapor dan e-SPBE juga belum sempurna sehingga laporan real-time belum terwujud. Tim evaluator merekomendasikan pengembangan API untuk sinkronisasi data dan dashboard monitoring terpadu.

Di ranah dokumen, tim menekankan perlunya revisi Renstra terkait definisi Level of Service (LoS) dan penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) baru sesuai dokumen Renstra 2025–2029. Hal ini penting agar indikator kinerja selaras dengan target pelayanan publik.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan berita acara visitasi yang ditandatangani oleh seluruh evaluator dan perwakilan Dishub Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten menargetkan tindak lanjut rekomendasi selesai sebelum akhir tahun agar pelayanan Dishub semakin profesional, transparan, dan berpihak pada masyarakat.

(ace/dishubklt)