Digitalisasi Izin Lingkungan, Dinas Perhubungan Pelajari Sistem Amdalnet untuk Percepatan Perizinan
Perwakilan seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas & Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten mengikuti sosialisasi Amdalnet di Mitra Pemberdayaan Perusahaan. Amdalnet adalah sistem informasi terintegrasi untuk mempercepat proses perizinan lingkungan yang mencakup SPPL, UKL-UPL, dan Amdal berbasis PP Nomor 28 Tahun 2025.
Kemajuan teknologi informasi terus mengubah cara pemerintah melayani masyarakat dalam hal perizinan. Baru-baru ini perwakilan dari seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas & Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten menghadiri sosialisasi sistem Amdalnet yang diselenggarakan di ruang rapat Mall Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Klaten. Kehadiran tim ini menunjukkan antusiasme pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan lingkungan.
Sistem Amdalnet merupakan inovasi signifikan yang dikelola langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Platform ini dirancang khusus untuk memfasilitasi pengajuan dan penerbitan persetujuan lingkungan yang mencakup berbagai jenis dokumen seperti Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan, serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Kehadiran Amdalnet mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong transparansi dan efisiensi layanan publik yang lebih baik.
Keunggulan utama dari sistem Amdalnet terletak pada integrasi penuhnya dengan Online Single Submission atau yang lebih dikenal dengan nama OSS. Integrasi ini memungkinkan pelaku usaha dan masyarakat untuk mengajukan berbagai jenis permohonan perizinan lingkungan melalui satu pintu digital tanpa perlu bolak-balik ke berbagai instansi. Dengan demikian proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan dapat diselesaikan dalam hitungan hari bahkan jam.
Dasar hukum dari sistem ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur tentang perubahan tata cara pemberian persetujuan lingkungan dan izin lingkungan. Regulasi terbaru ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif dengan tetap mempertahankan standar perlindungan lingkungan yang ketat. Bagi Dinas Perhubungan sebagai lembaga yang juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur jalan, pemahaman tentang sistem ini sangat penting untuk kelancaran operasional.
Pengenalan Amdalnet kepada Dinas Perhubungan serta OPD terkait merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan cara kerja perizinan lingkungan. Dengan memahami sistem sejak dini tim internal dapat lebih siap beradaptasi dan memberikan respon yang cepat terhadap berbagai kebutuhan perizinan yang mungkin muncul di masa depan. Pengetahuan ini juga membantu dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan pelaku usaha yang memerlukan bantuan teknis.
Materi sosialisasi yang disampaikan mencakup berbagai topik penting termasuk mekanisme penggunaan platform integrasi OSS dan Amdalnet. Peserta mendapatkan penjelasan detail tentang alur pengajuan permohonan langkah verifikasi dokumen dan tata cara penerbitan persetujuan melalui sistem digital. Presentasi interaktif memungkinkan peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi langsung dari narasumber yang memiliki keahlian khusus di bidang ini.
Kehadiran perwakilan dari beberapa OPD menunjukkan bahwa pemahaman tentang Amdalnet bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah saja tetapi melibatkan berbagai elemen organisasi. Seksi MRLL & PJU tentu saja memiliki peran sentral mengingat tanggung jawab langsung mereka terhadap aspek infrastruktur transportasi. Sementara itu tim dari Penerangan Jalan Umum juga perlu memahami sistem ini karena infrastruktur transportasi yang mereka kelola sering kali memerlukan berbagai jenis persetujuan lingkungan.
Implementasi Amdalnet di tingkat daerah merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat dalam menciptakan ekosistem perizinan yang modern dan transparan. Dengan sistem ini diharapkan pengajuan permohonan perizinan lingkungan dapat berjalan lebih cepat lebih mudah dan lebih terpercaya. Aspek transparansi yang meningkat juga akan membangun kepercayaan publik terhadap integritas proses perizinan.
Ke depan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat dalam mengadopsi sistem Amdalnet. Tim yang telah mengikuti sosialisasi dapat menyebarluaskan pengetahuan kepada rekan-rekan kerja lainnya bahkan kepada masyarakat luas yang memerlukan informasi tentang cara menggunakan platform ini. Dengan cara ini proses adaptasi terhadap sistem baru dapat berjalan lebih lancar di seluruh lapisan organisasi.
Digitalisasi perizinan lingkungan melalui Amdalnet sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Klaten Tahun 2025 yang mengutamakan efisiensi tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Sistem ini membantu pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Dengan komitmen ini Klaten terus berkontribusi dalam penciptaan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
--
(ace/dishubklt)
What's Your Reaction?




