Jelang Lebaran 2026, Dishub Klaten Ikuti Rapat Nasional Penanganan Perlintasan Sebidang

Kamis, 12 Maret 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten turut mengikuti Rapat Pembahasan Penanganan Perlintasan Sebidang yang Tidak Terjaga secara daring melalui Zoom Meeting. Rapat ini dipimpin langsung oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI, dan berskala nasional.​

Rapat Berskala Nasional: Ratusan Instansi Satu Meja Virtual

Bukan rapat biasa. Rapat ini mengundang 142 pihak eksternal dan 24 instansi internal lingkungan Kemenhub. Dari Dinas Perhubungan provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera, Jawa, hingga seluruh jajaran PT Kereta Api Indonesia meliputi Daerah Operasi 1 Jakarta sampai Daerah Operasi 9 Jember, serta Divisi Regional I Sumatera Utara hingga Divisi Regional IV Tanjung Karang. Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola Transportasi Darat dari berbagai wilayah juga hadir dalam rapat ini.​

Satu agenda: membahas langkah konkret penanganan perlintasan sebidang tanpa penjaga menjelang puncak arus mudik Lebaran 2026.​

Tiga Poin Hasil Rapat untuk Dinas Perhubungan

Dari rapat tersebut, Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia termasuk Dishub Klaten mendapatkan tiga arahan utama:

1. Penjagaan perlintasan sebidang  Dinas Perhubungan diminta untuk melakukan penjagaan baik menggunakan petugas resmi maupun tenaga swadaya masyarakat di perlintasan sebidang sesuai kewenangannya.

2. Sosialisasi keselamatan  Dinas Perhubungan diharapkan melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat di sekitar perlintasan sebidang yang tidak memiliki penjaga tetap.

3. Pemasangan rambu sementara  Dinas Perhubungan diharapkan memasang rambu-rambu sementara di perlintasan sebidang sebagai langkah pengamanan tambahan selama periode Lebaran.

Konteks Klaten: Perlintasan Sebidang Bukan Isu Baru

Bagi Kabupaten Klaten, isu perlintasan sebidang memang bukan hal baru. Pada tahun 2023, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat 16 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang wilayah Klaten. Tragedi di perlintasan Taji, Kecamatan Prambanan, pada Januari 2024 yang merenggut dua nyawa menjadi pengingat betapa seriusnya persoalan ini.

Dishub Klaten di bawah kepemimpinan Supriyono sudah bergerak sejak lama. Delapan perlintasan besar yang tidak dijaga PT KAI mulai diamankan oleh relawan dengan honor dari Dishub. Palang pintu perlintasan di Desa Boto, Kecamatan Wonosari, sudah diresmikan pada Desember 2024. Pada 2025, rencana pemasangan palang pintu di perlintasan Taji dan Mbah Ruwet (Desa Pokak, Kecamatan Ceper) juga sudah mendapat izin dari Kemenhub dan PT KAI dengan anggaran sekitar Rp200 juta.

Data nasional menunjukkan tren positif: kecelakaan selama Lebaran 2025 turun 34,31 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara angka fatalitas turun 53 persen. KAI juga telah menutup 316 perlintasan sebidang rawan sepanjang 2025. Namun angka-angka ini bukan alasan untuk lengah — justru menjadi motivasi untuk terus menekan risiko hingga titik terendah.

Dishub Klaten Siap Bergerak

Dengan hasil rapat nasional ini, Dishub Klaten akan menindaklanjuti arahan melalui penguatan penjagaan, sosialisasi di titik-titik perlintasan strategis, dan pemasangan rambu sementara menjelang puncak arus mudik. Koordinasi lintas sektor antara Dishub, PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Polres Klaten, dan pemerintah desa menjadi kunci utama keselamatan di perlintasan selama musim Lebaran.

Karena satu nyawa pun tidak boleh hilang di perlintasan kereta api. Bukan di Klaten. Bukan di mana pun.

--

(ace/dishubklt)