Perkuat Komitmen Amal! Dinas Perhubungan Ikuti Sosialisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah

Acara besar tentang Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) atas Gaji dan Tambahan Penghasilan yang diselenggarakan di Gedung RSPD Kabupaten Klaten pada Jumat, 24 Oktober 2025. ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengoptimalkan implementasi program zakat yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman, tanggung jawab sosial, dan kedermawanan kolektif.

Sosialisasi yang penuh dengan nuansa keagamaan dan kepedulian sosial ini menghadirkan ribuan pegawai Muslim dari berbagai kalangan, mencakup Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai rumah sakit, karyawan BUMN/BUMD, dan lembaga vertikal yang tersebar di seluruh Kabupaten Klaten. Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, acara ini dihadiri oleh Bendahara Pengeluaran dan Pegawai SubBag Umpeg (Umum dan Kepegawaian), membawa mandat untuk menyampaikan informasi penting kepada seluruh pegawai Muslim di lingkungan dinas.

Makna Zakat di Era Pemerintahan yang Berakhlak

Zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Dengan mengamanatkan program ZIS atas gaji dan tambahan penghasilan pegawai, Surat Edaran Bupati mencerminkan komitmen Kabupaten Klaten terhadap perwujudan nilai-nilai pemerintahan yang berkeadaban, transparan, dan berpihak pada masyarakat yang membutuhkan.

Implementasi program ini menunjukkan bahwa pegawai yang menerima penghasilan dari negara memiliki tanggung jawab lebih besar untuk berbagi kebaikan dengan sesama. Program ZIS yang terstruktur dan terukur diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan kepada kelompok mustahik (penerima manfaat zakat) seperti fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, ibnu sabil, dan orang yang berjuang di jalan Allah.

Partisipasi Masif: Simbol Keseriusan Klaten

Besarnya peserta yang hadir dalam acara sosialisasi ini menunjukkan tingginya keseriusan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengimplementasikan kebijakan. Kehadiran ribuan pimpinan dan pegawai dari ratusan organisasi mencerminkan bahwa program ZIS bukan hanya agenda formal, tetapi komitmen bersama untuk membangun Klaten yang lebih berperikemanusiaan.

Peserta sosialisasi mencakup:

Pimpinan Unsur Pemerintah termasuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Komisi IV DPRD Kabupaten Klaten, Kapolres Klaten, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, dan Kepala Pengadilan Agama yang menunjukkan komitmen puncak pemerintahan.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari lebih dari 25 dinas, badan, dan lembaga teknis termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, BKPSDM, BPKPAD, Inspektorat, dan lainnya.

26 Camat dari Seluruh Kecamatan di Kabupaten Klaten, yang berperan sebagai koordinator pelaksanaan program ZIS di tingkat kecamatan.

Lembaga Perbankan dan Keuangan seperti Bank Jateng, BRI, BNI, Mandiri, Bank Syariah Indonesia, BTN, dan Perusahaan Leasing yang menunjukkan partisipasi sektor swasta.

Instansi Vertikal termasuk Kantor Kementerian Agama, Lapas Klaten, PLN, Kantor Pajak, BPS, Penggadaian, BPN, KPU, BPJS, dan lainnya.

Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan mencakup RSST Dr. Soeradji Tirtonegoro dan sejumlah rumah sakit swasta.

Institusi Pendidikan dari puluhan kepala SMP Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Madrasah Aliyah Negeri (MAN), dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di seluruh kabupaten.

Puskesmas se-Kabupaten Klaten yang melayani kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan dan desa.

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ): Infrastruktur untuk Kebaikan

Salah satu keputusan penting dalam sosialisasi ini adalah pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Sub-UPZ di setiap organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMD, lembaga publik, sekolah, madrasah, puskesmas, dan rumah sakit. Struktur UPZ minimal terdiri dari:

Ketua UPZ – memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran ZIS

Bendahara UPZ – mengelola keuangan ZIS dan mencatat transaksi dengan transparan

Anggota UPZ – membantu proses pengumpulan, verifikasi, dan penyaluran ZIS kepada mustahik

Dengan adanya struktur yang jelas dan terorganisir, program ZIS diharapkan dapat berjalan dengan lebih efisien, terukur, dan akuntabel. Setiap UPZ memiliki kewajiban untuk:

Mengumpulkan ZIS dari pegawai Muslim secara ikhlas dan sukarela berdasarkan komitmen keagamaan mereka

Melakukan Verifikasi Mustahik untuk memastikan ZIS disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan

Menyalurkan ZIS dengan adil dan transparan kepada kelompok yang berhak menerima

Membuat Laporan Berkala tentang jumlah pengumpulan, distribusi, dan dampak program kepada pimpinan organisasi

Berkoordinasi dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan BAZ (Badan Amil Zakat) setempat untuk memastikan sinergi program

Manfaat Program ZIS bagi Klaten

Implementasi program ZIS atas gaji dan tambahan penghasilan pegawai Muslim diharapkan membawa beberapa manfaat signifikan:

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin – Aliran ZIS yang terstruktur dapat membantu meringankan beban ekonomi kelompok tidak mampu di Klaten.

Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan – Program ini memperkuat pemahaman bahwa pegawai negeri memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual yang lebih tinggi.

Transparansi dan Akuntabilitas – Pengelolaan ZIS melalui UPZ yang terorganisir memastikan penggunaan dana yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal – ZIS yang didistribusikan dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan produktif masyarakat mustahik.

Penguatan Solidaritas Sosial – Program ini membangun budaya gotong royong dan kepedulian sosial di antara pegawai dan masyarakat.

Penurunan Angka Kemiskinan – Dengan aliran ZIS yang konsisten, diharapkan terjadi pengurangan signifikan pada angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Kabupaten Klaten.

Peranan Dinas Perhubungan dalam Program ZIS

Sebagai salah satu OPD yang hadir, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten berkomitmen penuh untuk:

Membentuk dan Mengaktifkan UPZ Dinas Perhubungan yang akan mengelola pengumpulan dan penyaluran ZIS dari pegawai Muslim.

Melakukan Sosialisasi Internal kepada seluruh pegawai Muslim tentang program ZIS, cara pengumpulan, dan target penyaluran.

Mendukung Transparansi Keuangan ZIS dengan membuat laporan berkala tentang jumlah pengumpulan dan penyaluran.

Berkolaborasi dengan Baznas dan BAZ Klaten untuk memastikan ZIS yang terkumpul disalurkan kepada mustahik yang tepat dan berdampak maksimal.

Menjadi Model Pelaksanaan ZIS di tingkat organisasi sehingga dapat menginspirasi OPD lain dan instansi vertikal untuk melaksanakan program dengan serius dan penuh tanggung jawab.

Sosialisasi Surat Edaran Bupati tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah pada 24 Oktober 2025 menandai dimulainya era baru dalam komitmen sosial Kabupaten Klaten. Program ini bukan hanya tentang pengalokasian dana, tetapi tentang transformasi mindset pegawai dan masyarakat untuk menjadikan zakat sebagai kekuatan nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Dengan pelibatan masif dari berbagai stakeholder, kehadiran pimpinan puncak pemerintahan, dan semangat keagamaan yang tinggi, Kabupaten Klaten siap menjadi pelopor dalam implementasi program ZIS yang modern, transparan, dan berdampak bagi jutaan warga yang membutuhkan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, melalui kehadiran delegasinya dalam sosialisasi ini, mengambil komitmen yang sama—bahwa dalam setiap pencapaian dan kesuksesan, ada tanggung jawab untuk berbagi dan membantu mereka yang tertinggal.

(ace/dishubklt)