Jangan Diamkan! DISHUB Klaten Identifikasi 2 Risiko Tinggi yang Ancam Keselamatan Jalan Masyarakat

2. Dua Risiko Tinggi yang Teridentifikasi oleh DISHUB

Hasil FGD Penyusunan Risiko Strategis menunjukkan dua risiko dengan tingkat "TINGGI" yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten:

Risiko Prioritas 1: Akses dan Kualitas Jalan Masih Kurang (Skor: 16 - TINGGI)

Risiko pertama ini dipicu oleh beberapa faktor mengkhawatirkan yang berdampak langsung pada kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Klaten:

Penyebab Risiko:

• Banyaknya kendaraan bermuatan berlebih (ODOL) yang melewati jalan yang bukan kelasnya, merusak infrastruktur jalan secara masif

• Genangan air di beberapa titik ruas jalan yang mencerminkan sistem drainase belum optimal

• Banyak ruas jalan yang belum tertangani dan dalam kondisi rusak parah

• Kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LLAJ belum optimal dalam penanganan dan penindakan pelanggaran

Dampak Nyata bagi Masyarakat:

• Meningkatnya keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan

• Tingginya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang tidak tertangani dengan baik

• Biaya perbaikan jalan yang membengkak akibat tidak terkontrolnya ODOL

• Kerusakan kendaraan pribadi masyarakat akibat jalan yang rusak

"Bayangkan setiap hari kendaraan pengangkut pasir, batu, atau muatan berat lainnya melewati jalan di depan rumah Anda tanpa kontrol. Itulah realitas yang dihadapi warga Klaten saat ini," demikian gambaran kondisi yang terlihat dalam data FGD.

Risiko Prioritas 2: Kinerja Lalu Lintas (Level of Service) Menurun (Skor: 12 - TINGGI)

Risiko kedua dengan tingkat TINGGI ini juga tidak kalah mengkhawatirkan bagi keselamatan pengguna jalan. Penyebab utamanya mencakup:

Penyebab Risiko:

• Lonjakan jumlah kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya, melampaui kapasitas jalan yang tersedia

• Semakin banyaknya parkir di tepi jalan yang mengurangi kapasitas jalan secara signifikan

• Kurangnya sarana prasarana keselamatan jalan seperti rambu, marka jalan, lampu penerangan, dan fasilitas pendukung lainnya

Dampak Langsung:

• Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang mengancam nyawa pengguna jalan setiap hari

• Kemacetan berlarut-larut di jam-jam sibuk

• Menurunnya efisiensi sistem transportasi daerah

Penanggung Jawab Utama: Kepala Daerah dengan DISHUB sebagai pengampu utama

3. Analisis Mendalam: Mengapa Masalah Ini Kompleks?

Hasil analisis FGD menunjukkan bahwa masalah infrastruktur jalan dan lalu lintas bukanlah sekadar masalah kurangnya PPNS atau SDM yang tidak kompeten saja. Masalahnya jauh lebih kompleks dan melibatkan berbagai dimensi:

Faktor Struktural (Sistem & Sarana) 

• Jumlah PPNS yang sangat kurang dibanding beban kerja dan luasnya wilayah

• Alat pemeriksaan ODOL yang tidak presisi atau belum lengkap

• Sarana prasarana jalan (rambu, marka, lampu) masih belum memadai

• Sistem monitoring real-time yang belum terintegrasi

Faktor Sumber Daya Manusia 

• Kompetensi PPNS yang memang masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan

• Perlu peningkatan keterampilan dalam teknik deteksi dan penegakan LLAJ

Faktor Budaya & Enforcement 

• Kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap aturan lalu lintas masih rendah

• Hukuman/denda yang belum signifikan sehingga tidak memberikan efek jera

• Konsistensi penegakan yang masih perlu ditingkatkan

Faktor Eksternal 

• Pertumbuhan kendaraan yang melebihi kapasitas sistem yang ada

• Perkembangan ekonomi yang meningkatkan aktivitas transportasi

4. Strategi Pengendalian Komprehensif: Rencana Konkret DISHUB

DISHUB Klaten tidak tinggal diam! Dalam forum FGD, telah ditetapkan strategi pengendalian yang komprehensif dan terukur untuk mengatasi kedua risiko tersebut selama periode 2025-2029:

Pengendalian Jangka Pendek (Quick Win - 2025-2026):

Peningkatan Kapasitas PPNS:

• Pelatihan intensif terkait regulasi LLAJ dan deteksi ODOL

• Workshop kompetensi penyidikan dan pengurusan administrasi tilang

Penambahan Sumber Daya:

• Penambahan jumlah PPNS minimal 50% dari kapasitas saat ini

• Penyediaan alat pemeriksaan ODOL yang presisi dan modern

Penegakan Hukum yang Lebih Ketat:

• Intensifikasi operasi pemeriksaan kendaraan bermuatan berlebih

• Penertiban parkir liar di tepi jalan secara berkala

Pengendalian Jangka Menengah (Teknis - 2026-2028):

Penyusunan Dokumen Tatralok (Tataran Transportasi Lokal):

• Regulasi yang lebih jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan

• Panduan teknis yang konsisten untuk seluruh stakeholder

Penyeragaman SOP Pengujian Kendaraan Bermotor:

• Standarisasi kompetensi PPNS dalam pengujian kendaraan

• Sertifikasi berkelanjutan untuk PPNS

Peningkatan Infrastruktur Keselamatan Jalan:

• Pemasangan rambu lalu lintas yang jelas dan konsisten

• Pembaruan marka jalan di lokasi-lokasi rawan

• Pemasangan lampu penerangan jalan di lokasi strategis

Sistem Monitoring Terintegrasi:

• Pengembangan sistem pencatatan pelanggaran LLAJ yang terintegrasi

• Monitoring real-time untuk hotspot pelanggaran

Pengendalian Jangka Panjang (Sistemik - 2028-2029):

Kampanye Kesadaran Berkelanjutan:

• Program edukasi lalu lintas di sekolah-sekolah

• Sosialisasi regulasi LLAJ kepada masyarakat luas

• Kerjasama dengan organisasi masyarakat dan CSR

Integrasi Teknologi Modern:

• Penggunaan sistem manajemen transportasi berbasis teknologi digital

• Implementasi CCTV dan sistem monitoring otomatis di lokasi rawan

 Sinergi Kementerian dan Daerah:

• Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk keselamatan transportasi

• Kerjasama dengan daerah sekitar (Sleman, Boyolali, Sukoharjo) untuk penanganan jalan perbatasan

 Evaluasi dan Penyesuaian Regulasi:

• Evaluasi tingkat hukuman/denda yang lebih signifikan

• Penyesuaian regulasi berdasarkan kondisi lapangan

5. Kejelasan Penanggung Jawab dan Waktu Implementasi

Dalam FGD, telah ditetapkan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab:

Koordinasi Lintas Sektor:
Dalam mengimplementasikan pengendalian, DISHUB akan berkoordinasi dengan:

• Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)

• Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda

• DKUKMP (Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan)

• DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)

• DissoP3APPKB (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak)

• Disperinaker (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)

• DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

6. Mengapa Ini Penting Bagi Anda?

Hasil FGD Penyusunan Risiko Strategis Inspektorat Kabupaten Klaten ini bukan sekadar dokumen administratif yang disimpan di lemari kantor. Ini adalah komitmen resmi Pemerintah Kabupaten Klaten yang telah ditandatangani secara elektronik untuk menjaga keselamatan Anda di jalan!

Dengan teridentifikasinya dua risiko tinggi ini, berarti:

 Untuk Pengguna Jalan:

• Harapkan perbaikan infrastruktur jalan yang nyata

• Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap ODOL dan pelanggaran LLAJ

• Pengurangan angka kecelakaan lalu lintas

• Sistem transportasi yang lebih aman dan efisien

Untuk Pelaku Usaha Angkutan:

• Siapkan diri untuk adaptasi dengan regulasi baru

• Terutama terkait Tatralok dan SOP pengujian yang akan disuniformkan

• Peluang untuk meningkatkan standar keselamatan operasional

 Untuk Semua Masyarakat Klaten:

• Kesadaran dan disiplin berkendara Anda sangat dibutuhkan

• Dukungan untuk upaya DISHUB menjaga keselamatan bersama

• Partisipasi dalam program-program sosialisasi yang akan dilaksanakan

Supriyono, S.Sos., Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, telah secara aktif berpartisipasi dalam FGD dan memberikan masukan strategis terkait pengendalian risiko di sektor perhubungan. Tim DISHUB yang diwakili oleh Destinawati, S. Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda) telah mendokumentasikan semua output FGD untuk dijadikan acuan dalam implementasi program tahun 2025-2029.

Dengan adanya hasil identifikasi risiko yang komprehensif ini, ditunjang oleh regulasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko, pemerintah daerah memiliki fondasi yang kuat untuk mengambil keputusan strategis dalam pencegahan dan pengendalian risiko.

"Tidak ada kompromi dalam hal keselamatan berkendara masyarakat," itulah pesan yang tersurat dalam penetapan kedua risiko ini sebagai prioritas tinggi oleh Inspektorat Kabupaten Klaten.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), warga Klaten dapat menantikan:

• Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang nyata dan terukur

• Sistem lalu lintas yang lebih aman dan terorganisir dengan baik

• Penegakan hukum yang lebih transparan dan konsisten terhadap pelanggaran LLAJ

• Pengurangan angka kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan sistemik dan berkelanjutan

Mari kita dukung bersama upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dan Inspektorat Kabupaten Klaten dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien untuk seluruh masyarakat Kabupaten Klaten!

Hasil FGD Penyusunan Risiko bisa dilihat pada link dibawah ini

(ace/dishubklt)