Komisi III DPRD Klaten Konsultasi Ke Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub

Komisi III DPRD Klaten Menukil Ambisi Besar ke Kemenhub: Klaten Siap Jadi Pilot Project Penerangan Jalan Dengan Cara Berbeda

Pertemuan strategis dengan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub RI membuka peluang lima prioritas transportasi untuk mengakselerasi visi-misi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Klaten. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Sekretaris Dinas Perhubungan hadiri langsung sebagai pendamping resmi.

Rabu, 8 Januari 2026, Kantor Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans), Jakarta Pusat

Suara antusias menyambut rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Klaten yang datang berkonsultasi langsung ke Kemenhub RI. Misi mereka sederhana namun bermakna besar: membawa kelima isu strategis transportasi Klaten ke meja pembuat kebijakan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Pertemuan yang dimotori oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ini bukan sekadar "reporting" rutin. Ini adalah momentum ketika ambisi lokal bertemu dengan kapabilitas nasional. Di ruang rapat yang penuh energi, dialog berlangsung sarat dengan harapan yang konkret dan roadmap yang terukur.

 Lima Pilar Transformasi Transportasi Klaten yang Diajukan

 Sebagaimana layaknya diplomat perjalanan, tim Komisi III dan Dinas Perhubungan Klaten mempersembahkan lima paket prioritas yang telah matang dalam diskusi internal. Masing-masing adalah buah dari riset, pengalaman lapangan, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat Klaten.

1. KPBU PJU: Klaten Menjadi Pilot Project Nasional

 Ini adalah bintang terang dari agenda hari ini.

Pemerintah Kabupaten Klaten mengajukan konsep inovatif: pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas Jalan Nasional melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Bukan hanya proposal biasa, Klaten berambisi menjadi pilot project langsung dari Kementerian Perhubungan.

Kenapa KPBU? Karena skema ini tidak membebani APBD lokal secara signifikan. Pembiayaan ditanggung bersama pihak ketiga, sementara pemerintah dan masyarakat mendapatkan hasil maksimal. Bayangkan ribuan lampu PJU yang terang merata di sepanjang jalan nasional, dengan model pembayaran yang lebih efisien, kita hanya membayar lampu yang benar-benar berfungsi optimal, bukan membayar target nominal.

Sebagai pilot project, Klaten berkesempatan mendapat dukungan teknis dan pendampingan intensif dari Kemenhub. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan lalu lintas dan kenyamanan warga.

 2. Platform Pelaporan Resmi: Transparansi Pengelolaan PJU

Tidak cukup hanya lampu terang. Komisi III mengajukan sistem pelaporan dan platform resmi untuk menyampaikan kebutuhan serta pengelolaan operasional PJU Jalan Nasional secara real-time.

Bayangkan masyarakat bisa melaporkan langsung melalui platform digital jika ada lampu yang mati atau rusak. Data masuk langsung ke dashboard pihak ketiga dan Dinas Perhubungan. Respons time menjadi terukur. Akuntabilitas menjadi transparan. Sistem ini bukan hanya mengurus lampu, tapi juga membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah peduli dan responsif.

3. Exit Tol Sleman: Optimalisasi Arus Mudik Lebaran 2026

Sebagai kabupaten yang berbatasan dengan Sleman dan menjadi jalur alternatif utama Yogyakarta, Klaten memahami tantangan lalu lintas saat arus mudik-lebaran melonjak drastis.

Tim mengusulkan agar Kemenhub mendorong kebijakan terkait penerapan fungsional exit tol Sleman untuk mengatur distribusi kendaraan lebih merata. Strategi ini diharap bisa mengurangi kemacetan di jalur Klaten, memberikan jalan alternatif yang aman bagi pemudik, dan meningkatkan keselamatan berkendara saat volume lalu lintas tinggi.

Persiapan dimulai sekarang, target eksekusi adalah arus mudik-lebaran 2026, ketika jutaan orang akan memilih jalan yang paling strategis dan aman.

 4. Hibah Angkutan Multi-Moda: Keselamatan Sampai ke Ujung Jalan

 Klaten melihat celah di transportasi angkutan pelajar dan penumpang lokal. Ada sekolah-sekolah di pelosok yang masih menggunakan transportasi seadanya. Ada warga di daerah tepi yang kesulitan akses ke pusat layanan.

Komisi III mengajukan konsep hibah angkutan multi-moda kepada Kemenhub, paket yang mencakup tiga dimensi utama:

1. Keselamatan, Kendaraan dengan standar keselamatan tinggi, dilengkapi alat-alat keselamatan modern
2. Pemerataan Akses, Rute yang menjangkau daerah-daerah tertinggal
3. Integrasi Transportasi, Sistem yang terintegrasi dengan transportasi publik yang lebih besar, menciptakan ekosistem mobilitas yang kohesif

Harapannya, usulan ini mendapat dukungan pendanaan dari Kemenhub sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap transportasi berkelanjutan.

 5. Evaluasi Full Cycle dan Optimalisasi RFiD: Modernisasi Pengujian Berkala

Komisi III dan Dinas Perhubungan Klaten menyampaikan evaluasi mendalam terhadap implementasi BLUe Full Cycle, sistem pengujian kendaraan yang sudah memasuki fase implementasi nasional sejak 2 Januari 2026. Kendala gagal terhubungnya dengan server Kementerian saat mengoperasikan BLUe Full Cycle mengakibatkan terhambatnya pelayanan uji laik kendaraan. Diharapkan adanya dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan sehingga permasalahan yang muncul akibat penerapan BLUe Full Cycle bisa diminimalisir.

Momentum Kolaborasi Pusat-Daerah yang Nyata

Pertemuan kali ini bukan sekadar dialog one-way. Tim dari Baketrans Kemenhub RI merespons dengan serius. Mereka memahami bahwa Klaten bukan kabupaten yang asal-asalan mengajukan proposal. Ini adalah kabupaten yang datang dengan riset, data, dan visi yang jelas.

Kolaborasi pusat dan daerah yang autentik dimulai dari sini, ketika daerah memiliki keberanian untuk naik ke level nasional, mempresentasikan ide, dan Kemenhub merespons dengan analisis serius.

Badan Kebijakan Transportasi berkomitmen untuk melakukan:

1.  Analisis mendalam terhadap kelima usulan prioritas Klaten
2. Kajian kelayakan teknis dan finansial untuk setiap program
3. Rekomendasi kebijakan yang konkret dan actionable
4. Pendampingan implementasi bagi program-program yang lolos seleksi

Pesan Terakhir: Dari Lapangan ke Puncak Kebijakan

Apa yang dilakukan Komisi III DPRD Klaten minggu ini adalah menunjukkan bahwa transportasi bukan sekadar urusan teknis dan administratif. Transportasi adalah tentang kemanusiaan, tentang keselamatan anak muda pulang dari sekolah, tentang kemudahan petani menjual hasil panen, tentang kecepatan pekerja mencapai kantor, tentang ketenangan keluarga saat mudik lebaran.

Dengan membawa lima prioritas ini ke meja Kemenhub, Klaten mengatakan: "Kami mendengarkan masyarakat. Kami berkomitmen merespons. Kami siap berkolaborasi dengan yang terbaik."

Energi dan optimisme ini perlu dijaga. Langkah berikutnya adalah follow up intensif, koordinasi reguler, dan eksekusi rencana dengan disiplin tinggi. Jika semua pihak bersinergi dengan baik, tahun 2026 bisa menjadi tahun transformasi transportasi Klaten yang sesungguhnya.

Klaten terang, Klaten cerdas, Klaten maju.

(ace/dishubklt)